'Tes keperawanan cuma akal-akalan buat garong dana pendidikan'

"Ini bisa juga cara pemerintah daerah menggarong anggaran pendidikan," ujar Febri Hendri.

Wacana tes keperawanan oleh Dinas Pendidikan Kota Prambulih, Sumatera Selatan terus menuai kontroversi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut program itu hanya akal-akalan untuk menggarong anggaran pendidikan yang disediakan.

"Anggaran untuk tes ini hanya akal-akalan saja karena anggaran pendidikan besar. Ini bisa juga cara pemerintah daerah menggarong anggaran pendidikan," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri saat jumpa pers di kantor ICW, Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Febri menyebut jika pembiayaan tes tersebut berasal dari APBN atau APBD, maka diharuskan bagi pemerintah daerah untuk transparan. "Jadi publik bisa tahu apakah betul dana tersebut seluruhnya digunakan untuk tes keperawanan atau ada kepentingan lain," katanya.

Transparansi tersebut, lanjut Febri, mengacu kepada UU No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Di mana program atau kegiatan yang didanai APBN dan APBD harus dibuka pada publik," tegasnya.

Sementara itu, Peneliti ICW, Siti Juliantari menambahkan tes keperawanan tidak ada relevansinya dengan tujuan pendidikan.

"Tujuan pendidikan itu kan untuk meningkatkan akses maupun kualitas pendidikan agar lebih baik. Test ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pendidikan jika anggarannya diambil dari dana APBN atau APBD," pungkasnya.