Tiga Ancaman Keamanan Siber di Pemilu 2019
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut ada tiga hal yang dihadapi dalam isu keamanan siber. Tiga hal ini menjadi perhatian dalam Pemilu 2019.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut ada tiga hal yang dihadapi dalam isu keamanan siber. Tiga hal ini menjadi perhatian dalam Pemilu 2019.
"Tiga kondisi ini menjadi perhatian kami secara sadar melakukan upaya yang sangat serius namun tentunya juga sebagaimana kita sama-sama ketahui hal-hal yang sifatnya darurat kadangkala perlu kesabaran sekaligus juga perlu pilihan-pilihan yang praktis dan mungkin juga tidak populer," kata Viryan dalam Diskusi Publik 'Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019' di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (6/12).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam salinan putusan terungkap bahwa kelakukan Hasyim melecehkan CAT dengan bujuk rayu hingga terjadi hubungan badan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
Masalah pertama yakni hoaks pada 2014 bahwa hasil perhitungan suara KPU dimanipulasi. Viryan membantah hal itu dan berdalih bahwa sampai detik ini masyarakat masih bisa mengaksesnya.
Kedua, hoaks yang beredar di masyarakat bahwa siapa yang menguasai sistem KPU, bakal memenangkan Pilpres 2019. Viryan menyebut pihaknya tengah berupaya meluruskan kabar bohong itu. Dia yakin dua hal terkait hoaks ini bakal terbantah dengan sendirinya.
Ketiga adalah masalah peretasan terhadap server KPU. Pada Pilkada Serentak 2018, situs KPU diretas. Viryan mengakui berdampak pada penutupan beberapa fitur situs KPU. Namun, hal itu menurutnya agar tidak kembali terjadi kebobolan.
Viryan juga mengakui kondisi masyarakat di era post truth menyulitkan untuk memberikan informasi yang benar. Masyarakat lebih memilih mencerna informasi yang dianggap benar secara subjektif.
"Artinya meskipun kita berusaha menyampaikan kondisi obyektif yang benar apa adanya, tapi saya sendiri terus mengikuti ada kondisi masyarakat itu kemudian mengambil kesimpulan terhadap apa yang dia yakini tidak lagi semata mata pada fakta obyektif. Tapi lebih kepada subyektifitas dan keyakinan terhadap informasi yang mereka pilih," jelasnya.
Viryan berdalih KPU melakukan percepatan penerapan master plan IT yang disebut APIK (Akselerasi Penguatan IT KPU) pada September-Oktober 2018. Fokusnya untuk penguatan infrastruktur IT KPU.
(mdk/ray)