Tulis Status Pro Ideologi Lain di Medsos, ASN Kemenkum HAM Dinonaktifkan
ASN yang dimaksud berasal dari Kanwil di Balikpapan.
Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku baru saja menonaktifkan salah satu ASN di institusinya. Penyebabnya karena ASN itu membuat konten pro ideologi lain di media sosial.
"Saya sebagai Plt Menkum HAM, kemarin baru menonjobkan salah satu pegawai Kemenkum HAM karena dia membuat konten yang pro pada sebuah ideologi lain," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10).
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan, ASN yang dimaksud berasal dari Kanwil di Balikpapan.
"Dia salah satu pegawai di Kanwilkumham di Balikpapan. Saya minta pada Irjen untuk mengusut dan langsung dinonjobkan," jelasnya.
Dia mengingatkan bahwa, ASN tidak dilarang menggunakan media sosial asalkan bijak. Terlebih sampai digunakan untuk mempermasalahkan idelogi negara, Pancasila.
"Ya kalau ada yang nyinyir, apalagi mempermasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi lain selain Pancasila, ya kami nonjobkan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Pemerintah Bakal Wajibkan PNS Kuasai Keahlian ini
BPIP: Banyak ASN Tak Suka Pancasila
Tangkal Radikalisme, BPIP Minta Wawasan Pancasila Masuk dalam Tes CPNS
MenPAN-RB Tegaskan ASN Jangan Kritik Pemerintah di Ruang Publik
Siap-Siap, Penerimaan CPNS Dibuka 25 Oktober 2019