Tunggu laporan Ahok, KPK siap usut dana siluman UPS di DKI Jakarta
Padahal masih banyak kasus mangkrak di KPK yang belum terselesaikan.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, terdesak dengan tekanan hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Hubungan Ahok dan DPRD DKI memburuk selepas tidak sepakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ahok lantas menuding ada anggota DPRD mencoba memasukkan anggaran siluman ke dalam beberapa dinas. Dia juga mengancam membongkar praktik korupsi para anggota parlemen itu.
Di tengah kemelut itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyarankan Ahok supaya segera bisa melaporkan temuannya kepada KPK.
"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK," tulis Johan melalui pesan singkat, Jumat (27/2).
Padahal, Johan mengakui mereka saat ini fokus mengejar target menyelesaikan perkara tunggakan. Bahkan penyelidikan dugaan penyelewengan pemberian Surat Keterangan Lunas Sjamsul Nursalim terancam suram. Tetapi dia mengumbar janji laporan itu akan ditindaklanjuti.
"Kami siap menindaklanjuti, dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," lanjut Johan.
Seperti diketahui, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI bermula saat Pemprov menyerahkan APBD langsung ke Kemendagri tanpa persetujuan. Ahok menuding hal ini dilakukan karena tak mau dibohongi lagi oleh DPRD DKI yang minta tambahan duit Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di sekolah-sekolah.
Baca juga:
Ahok: Ada enggak sih sekolah gila yang begitu jelek beli UPS Rp 6 M?
Ribut dengan DPRD, Ahok curhat ke Jokowi soal dana siluman UPS
Apa mungkin satu sekolah punya 1.000 unit komputer butuh UPS Rp 6 M?
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.