Usulan Pansus Freeport Fadli Zon langsung 'disemprot'
Fadli Zon mengklaim seluruh fraksi partai di DPR sudah menyetujui dibentuknya Pansus Freeport.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyuarakan pembentukan panitia khusus (Pansus) perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk mengungkap mafia yang mengambil keuntungan pribadi di perusahaan tersebut. Namun Politikus Partai Gerindra ini tidak mengarah pada koleganya Ketua DPR Setya Novanto yang tengah diperiksa Mahkamah Kehormatan DPR terkait kasus pengusutan 'Papa Minta saham'.
"Kami akan membuat pansus untuk melihat siapa saja yang ternyata mafia bagi bangsanya sendiri, Bangsa Indonesia," kata Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).
Dia mengharapkan nantinya Pansus Freeport bisa membuktikan mafia-mafia yang mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Nantinya, pansus itu juga melakukan pembahasan terkait Freeport secara keseluruhan, termasuk permasalahan kontrak.
"Pasti ini ada mafia dalam Freeport. Oleh sebab itu, saya harapkan dalam pansus nanti bisa membuktikan siapa yang sebenarnya maling. Karena di Indonesia banyak yang maling teriak maling," tegasnya.
Fadli melanjutkan, pembentukan Pansus Freeport sebagai langkah konkret Bangsa Indonesia mengelola Sumber Daya Alam (SDA) nya sendiri. Apalagi, klaim dia, seluruh partai di DPR mempunyai pandangan yang sama dalam mengelola Freeport untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan primitif, bukan kita anti kerjasama dengan investor asing, tapi dalam kerjasama harus ada win win solution. Tapi Freeport, kita sebagai pemilik kayaknya hanya menonton. Kita harus berubah. Harus membuat kesetaraan bahkan pemerintah harus menguasai ini. Dan untuk ini kita harus membentuk pansus," tuturnya.
Dia mengklaim seluruh fraksi partai di DPR sudah menyetujui dibentuknya Pansus Freeport. Namun atas pembentukan Pansus Freeport, Fadli Zon menuai kritik. Pengamat Politik Herdi Sahrasad meminta anggota DPR terlebih dahulu fokus terhadap penyelesaian sidang kasus 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya kira sebelum melangkah jauh membuat pansus, partai politik harus sepakat selesaikan masalah MKD. Karena ini menyangkut partai politik dan parlement, selebihnya baru soal pansus," ujar Herdi.
Menurut Herdi, partai politik akan bersikap tegas mengenai pengelolaan Freeport apabila para MKD mampu memberikan sanksi tegas tentang rekaman dan sejumlah orang yang terlibat. Karena itu menyangkut kehormatan parlemen.
"Itu menyangkut kehormatan parlement yang mungkin sudah hancur akibat kasus sidang Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) yang dilakukan secara buka-tutup," jelasnya.
Lanjut dia, pelaksanaan dan pengawasan Freeport harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selain itu, saham PT Freeport bisa diambil 51 persen.
"Dalam konteks ini sebenarnya publik terlebih dahulu menunggu kasus Setnov selesai secara bersih. Selanjutnya baru bisa bicara bagaimana memperlakukan freeport dan ekonomi, sehingga segalanya bisa terwujud. Dan dalam hal ini sangat diperlukan kekuasaan nasional agar pemimpinnya tak mudah dilobi-lobi," tandasnya.
Baca juga:
Din Syamsuddin minta kasus Setya Novanto diteruskan ke jalur hukum
Politikus PKB ragukan independensi MKD usut tuntas kasus Setnov
Junimart sebut ada pelanggaran etika dilakukan Setya Novanto
Fadli Zon sebut Luhut tak perlu marah soal rekaman yang tak jelas
A.M Fatwa sebut KPK harus selidiki kasus Setnov
Kehadiran tiga anggota MKD ke kantor Luhut menuai kecaman
Masinton: Freeport benteng kolonialisme, kita usir saja
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Siapa yang mendapatkan hadiah sepeda dari Jokowi? Warga Kampung Laut ini mengaku 'dredeg' saat bacakan Pancasila di sebelah Presiden Jokowi. Dia juga mengaku pertama kali mendapat sertifikat lahan, setelah ratusan tahun nenek moyangnya.
-
Siapa Mbah Joget? Dilansir dari kanal YouTube Tri Anaera Vloger, Mbah Joget sendiri merupakan seorang penari atau ronggeng pada masa kolonial Belanda.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.