Vaksin palsu, Ketua DPR minta Kemenkes dan RS buat crisis center
Crisis center dapat mengusut dan menindak pelaku pengedar vaksin palsu melalui aparat penegak hukum.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin meminta kepada Kementerian Kesehatan dan pihak Rumah Sakit untuk membentuk crisis center. Dengan dibentuknya crisis center, pria yang akrab Akom ini yakin masalah vaksin palsu yang sedang heboh bisa teratasi.
"Jadi Menkes harus membuat crisis center di Kemenkes. Kemudian setiap RS harus ada krisis center. Baru bisa masalah vaksin palsu bisa diselesaikan dengan baik," kata Akom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).
Pembentukan crisis center, kata Akom, tidak hanya membantu menyelesaikan kasus ini. Tetapi juga dapat mengusut dan menindak pelaku pengedar vaksin palsu melalui aparat penegak hukum.
"Crisis center bukan hanya mengurus korban vaksin palsu diatasi dengan baik terapi juga pelaku vaksin palsu ini dipastikan dapat ditindak segera oleh aparat penegak hukum," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyebut crisis center dapat membantu orangtua untuk mendapatkan informasi soal data pasien yang telah diberi vaksin palsu. Selain itu, crisis center juga dapat membantu sosialisasi kepada warga terkait vaksinasi ulang.
"Dan membuat krisis center di mana orang tua korban bisa mencari informasi kepada publik dan sosialisasi vaksin ulang," jelas Dede.
Selain itu, Dede juga meminta kepada satuan tugas penanggulangan vaksin palsu untuk melanjutkan tugas dalam menelusuri dugaan peredaran vaksin palsu di 9 provinsi di Indonesia.
"Kami meminta vaksin ulang, kami meminta satgas melakukan penelusuran, diduga 9 provinsi," pintanya.
Dede juga mengimbau orangtua pasien untuk bersabar dan tidak menempuh jalur di luar hukum. Lanjutnya, dikhawatirkan program kesehatan akan terganggu karena tenaga medis merasa takut.
"Kami minta karena banyak tenaga medis merasa tidak nyaman karena ada kepanikan warga tapi program kesehatan harus berjalan. Saya himbau sebagai orangtua kita tidak lakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Karena akan sebabkan tenaga medis takut," pungkasnya.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
Baca juga:
Terkait vaksin palsu, polisi siapkan posko pengamanan di rumah sakit
Menkes sebut distributor vaksin resmi pemerintah adalah PT Biofarma
RS pengguna vaksin palsu di Bekasi terus didatangi orang tua bayi
IDAI pesan orangtua tak takut vaksin ulang bayinya demi kesehatan
Menkes sebut kelangkaan hanya terjadi pada vaksin impor