VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal "Menang Kalah Keluar Banyak Uang"

Mahkamah Konstitusi putuskan mengubah aturan Undang-Undang Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah.

Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan dua pidato di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terseyum lebar saat ditanya soal kabar adanya kader partainya yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

Capres Anies Baswedan berbicara langsung dalam sidang perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3).

Puan meminta maaf kepada masyarakat terkait salah satu kader yang melanggar konstitusi