Wakapolri sebut Abraham Samad jadi tersangka di kasus 'rumah kaca'
Wakapolri sebut Abraham Samad menyalahgunakan wewenang bertemu dengan elite PDIP jelang pilpres lalu.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, Bareskrim Polri sudah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Abraham Samad sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang karena manuver politiknya melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jelang pemilihan presiden 2014 silam. Menurut Badrodin, penetapan tersangka dalam kasus tersebut sudah berlangsung seminggu lalu.
"Sudah seminggu lalu terkait penyalahgunaan wewenang," kata Badrodin saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (27/2).
Seperti diketahui, pelaporan kasus tersebut dilakukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide, Kamis (22/1) lalu ke Bareskrim Mabes Polri. Bukti laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi No: LP/75/1/2015/Bareskrim, tertanggal 22 Januari 2015.
Laporan didasarkan pemberitaan di media massa dan bersumber dari Blog Kompasiana berjudul 'Rumah Kaca Abraham Samad'. Dalam kasus ini, polisi juga sudah memeriksa sejumlah pihak termasuk Plt Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo serta Politikus PDIP Emir Moeis.
Artikel itu menyebutkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Disinggung sudah beberapa saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tersebut, Badrodin mengaku belum mengetahui persis jumlahnya. Akan tetapi dia memastikan penetapan tersangka Abraham Samad terkait penyalah gunaan wewenang dan bukan kasus kepemilikan dokumen palsu yang ditangani Kepolisian Daerah Sulselbar.
"Kalau kasus dokumen palsu kan sudah lama sekali penetapan tersangkanya. Ini penyalahgunaan wewenang. Persisnya saya kurang tahu coba tanya pak Kabareskrim," katanya.
Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi pemeriksaan Samad belum akan dilakukan dekat ini. Sebab, lanjutnya pihaknya saat ini lebih memfokuskan menyelesaikan kisruh antara lembaga antirasuah tersebut.
"Pemeriksaan enggak secepatnya soanya kita lagi fokus menyelesaikan masalah ini dulu," pungkasnya.
Baca juga:
Kabareskrim sebut Abraham Samad tersangka 'rumah kaca' sejak semalam
Supriyansah beberkan pertemuan Samad-Elvira pada penyidik Bareskrim
Kuasa hukum Novel sebut pimpinan KPK kecewa pada ocehan Ruki
'Ketahuan, Ruki & Seno Adji bukan perkuat malah lemahkan KPK'
Plt Ketua KPK ikut serang BW & Samad: Pimpinan lama yang tidak benar
-
Apa saja kasus besar yang diungkap Abraham Samad saat jadi Ketua KPK? Di antaranya Wisma Atlet, kasus Hambalang, gratifikasi impor daging sapi, gratifikasi SKK Migas dan kasus pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.