Wakil Bupati Asmat: Banyak Dampak Positif dari Dana Otsus, Harusnya Dibuka ke Publik
Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp126 triliun. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo tidak menampik dampak positif dari penggunaan dana otsus bagi rakyat Papua. Di antaranya, banyak mahasiswa Papua yang mendapat beasiswa dari dana Otsus.
Kemudian pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian juga tentara, dari sisi biaya pendidikan itu dari dana otsus.
-
Bagaimana cara KPU Papua dan Papua Pegunungan sampai ke Jakarta? Pesawat tersebut dipiloti Capt.Marsya da Fo.Guruh
-
Kapan KPU Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta? Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar
-
Bagaimana suku adat Papua mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023). Penampilannya tersebut sebagai bentuk untuk mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 akan digelar di Biak Numfor, Papua.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang membawa komisioner KPU Papua dan Papua Pegunungan ke Jakarta? Sementara itu Area Manager Trigana Papua Irwan Rohendi secara terpisah mengakui, pihaknya menyiapkan Boeing 737-500 untuk membawa komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua.
-
Apa tujuan utama warga suku Papua dalam mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 menjadi ajang perkenalan warisan budaya, promosi wisata dan ekonomi Papua.
Sayangnya, hal itu tidak disosialisasikan dengan baik. "Banyak sekali dampak Otsus positif selama 18 tahun, misalnya banyak mahasiswa yang dibiayai dari Otsus. Banyak polisi & tentara orang asli papua yang direkrut jadi aparat, biaya perekrutan dan pelatihannya dibiayai oleh Otsus," kata Thomas, Jumat (23/10).
Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp126 triliun. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.
Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi. Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas.
Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.
Karena itu, ia meminta, agar pemerintah Provinsi Papua dan dan Papua Barat, untuk lebih terbuka, sampaikan data apa saja manfaat dari dana Otsus dan digunakan untuk apa saja.
"Saya minta kepada pemerintah provinsi papua dan papua barat membuka data," sambungnya.
Pun, ia mendesak Pemprov Papua dan Papua Barat membuka data dari kurun waktu 2002 sampai 2020 terkait capaian dana otsus supaya tidak terkesan menggiring rakyat Papua melawan pemerintah Pusat.
Hal itu perlu dilakukan, supaya rakyat Papua tidak termakan dengan agitasi-agitasi politik kelompok kontra pemerintah tolak otsus. Agitasi-agitasi politik hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses oleh publik secara memadai.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menambahkan, melihat Otsus tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek namun melihat dari bentangan awal Otsus dimulai. Dalam UU Otsus, sudah terangkum berbagai hal, terutama dari sisi aspek penghargaan terhadap masyarakat asli Papua. Ini membuktikan negara menghormati sepenuhnya Papua.
"Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, dimana memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi Minta Ada Evaluasi Penyaluran Dana Otsus Papua dan Papua Barat
Pertumbuhan Ekonomi Papua Merosot, Sri Mulyani Evaluasi Efektivitas Dana Otsus
Perpanjang Dana Otsus Papua, Mendagri Tunggu Keputusan DPR dan Aspirasi Warga
Aceh Perjuangan Dana Otonomi Khusus Bisa Permanen
Jokowi Akan Evaluasi Otonomi Khusus Papua
KPPOD: Dana Otsus Papua Harus Tetap Dilanjutkan, tapi Dimodifikasi