Wapres JK Serahkan Kabinet Kerja Selanjutnya Ke Jokowi
Dia menjelaskan jika kabinet kerja selanjutnya diisi dari koalisi partai pendukung dan profesional merupakan hal wajar. Saat ini menurut JK, terdapat 15 dari partai politik dan 19 dari profesional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya terkait menteri kabinet kerja selanjutnya yang akan dipimpin Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, periode 2019-2024.
"Saya tidak tahu, itu pak Jokowi sendiri yang sendiri yang menentukan. Kan ada estafet dari bapak ke Maruf. Apakah perbedaannya akan gimana di porsi peran wapres di kabinet baru," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (2/7).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
Dia menjelaskan jika kabinet kerja selanjutnya diisi dari koalisi partai pendukung dan profesional merupakan hal wajar. Saat ini menurut JK, terdapat 15 dari partai politik dan 19 dari profesional.
"Wajar saja akan terjadi hal tersebut. Setidak-tidaknya antara menteri dari partai, dan itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional, di samping yang profesional sendiri," ungkap JK.
Sebelumnya, ditemui terpisah Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Menurut dia, hingga kini belum ada pembahasan soal calon menteri.
"Itu haknya presiden. Itu hak prerogatif presiden," ucapnya.
Dalam pesan berantai itu, terdapat empat Menteri Koordinator, 30 daftar calon menteri, tiga pejabat setingkat menteri, hingga tiga kepala lembaga pemerintahan non kementerian.
Pada broadcast itu juga muncul nama Sandiaga Uno disebut sebagai calon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Baca juga:
Pemerintah Butuh Oposisi, JK Nilai Parpol Pendukung Sudah Aman
Jokowi Mulai Bahas Komposisi Kabinet Pertengahan Juli
Wapres JK Nilai Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Tinggal Tunggu Waktu
Bertemu TKN dan TKD, Jokowi Akan Dengarkan Masukan Pemerintahan Lima Tahun ke Depan
Cak Imin Boyong Ketua DPD PKB se-Indonesia Temui Jokowi, Bahas Posisi Menteri?
Ma'ruf Amin: Rekonsiliasi Itu Satukan Langkah Bangun Negeri, Bukan Bagi Kursi