Wapres: Perlu Percepatan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

"Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos," tegas Ma'ruf.

2021-07-23 11:07:28

PPKM Darurat

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mendorong upaya percepatan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di seluruh daerah. Menurutnya, perlu upaya ekstra dalam memberikan dukungan kepada masyarakat baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

"Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya," ucapnya saat memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat melalui konferensi video, Jumat (23/7).

Orang lain juga bertanya?

Selain realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah, Ma'ruf juga terus memantau perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3 T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

"Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos," kata petinggi MUI ini.

Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Minimal 8 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, minimal 8 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan refocusing untuk digunakan penanganan pandemi, khusus penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dana desa, insentif tenaga kesehatan. Ini pula yang menjadi atensi Presiden," ujar Tito.

"Anggaran ini kaitanya dengan pelaksanaan PPKM dan bansos. Untuk penguatan kapasitas kesehatan dan obat-obatan, ini sebenarnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Daerah memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan telah mengusulkan pengadaan program bantuan tambahan untuk 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas usulan pemerintah daerah yang akan dapat segera dicairkan. Penerima manfaat akan diberikan bantuan senilai Rp 200 ribu per KPM untuk periode Juli-Desember 2021.

"Jadi, akan ada tambahan 5,9 juta (KPM) atas usulan daerah yang akan juga dibantu. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan sudah bisa kita cairkan tambahannya itu," jelas Risma.

Sedangkan, terkait bantuan sosial masyarakat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa bansos di Jawa Barat telah didistribusikan melalui kepala daerah dan pihak terkait sebagai wujud dukungan menjaga semangat masyarakat.

"Bansos juga sudah diserahkan. Kepala daerah turun membagikan supaya ada kehadiran pemimpin menguatkan semangat rakyatnya. Negara sedang mengalami kedaruratan namun tetap menguatkan bansos," ungkapnya.

(mdk/lia)

Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Wapres Maruf Amin 9 bulan yang lalu

Sebulan Kampanye, Ganjar Ungkap Keluhan Masyarakat Soal Pekerjaan hingga Kelangkaan Pupuk

Ganjar juga mengklaim dirinya banyak tahu tentang problem riil yang dihadapi masyarakat

Ganjar Pranowo 1 tahun yang lalu

Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga

Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Alat Kontrasepsi 3 bulan yang lalu

Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga

Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Alat Kontrasepsi 3 bulan yang lalu

4 Hari Jelang Pencoblosan, Ini Hasil Survei Terbaru

Sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas atau tingkat keterpilihan capres dan cawapres empat hari menjelang pencoblosan.

Hasil Survei Capres dan Cawapres 9 bulan yang lalu

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

kapolri listyo sigit 10 bulan yang lalu

Lapor Mas Wapres Dibuka Senin-Jumat, Begini Syarat dan Alur Pengaduannya

Warga bisa datang menyampaikan permasalahan agar ditindaklanjut Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Lapor Mas Wapres 2 minggu yang lalu

Hari Ketiga Layanan Lapor Mas Wapres Mencapai Batas Maksimal, Hanya Terima Sampai Jam 11.00 WIB

Terlihat, beberapa masyarakat sempat beradu argumen dengan petugas lantaran tak bisa masuk untuk melakukan aduan.

Lapor Mas Wapres 1 minggu yang lalu

4 Hari Pelayanan Lapor Mas Wapres, Gibran Terima 269 Aduan Masyarakat

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melaporkan perkembangan aduan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres.

Lapor Mas Wapres 1 minggu yang lalu

Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .

Wapres Maruf Amin 1 tahun yang lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka Tak Diundang ke Sidang Tahunan 2024, Ternyata Ini Alasannya

Namun, Indra mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak hadir.

gibran 3 bulan yang lalu

Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

tambang emas kalimantan 3 bulan yang lalu

Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu

Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.

Mahkamah Konstitusi 7 bulan yang lalu