Warga Gang Dolly: Risma 'singa betina' yang langgar aturan

Menurut Pokemon, jika Gang Dolly dan Jarak ditutup, maka yang terjadi lebih dari 3 ribu anak kehilangan kesejahteraan.

Tanggal 19 Juni atau 10 hari sebelum bulan puasa tahun ini (2014), lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, dipastikan ditutup oleh Pemkot Surabaya, Jawa Timur. Namun, penutupan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan itu, juga dipastikan tidaklah mudah.

Sebab, rencana Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang dijuluki 'Singa Betina' itu, mendapat tentangan tidak hanya dari penghuni lokalisasi sendiri, melainkan juga dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana.

Dan hari ini, Senin siang (19/5), penghuni lokalisasi yang tergabung Front Pekerja Lokalisasi (FPL) menggelar aksi penolakan di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya di Jalan Dukuh Kupang. Aksi FPL didukung oleh Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagarjati) dan beberapa elemen lain.

Di bawah komando Pokemon, FPL menganggap rencana si singa betina itu, yang hendak menutup Gang Dolly dan Jarak, dalam proses penutupannya telah melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, dan Pasal 22 tentang kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara otonomi daerah. Tak hanya itu, Risma juga melanggar batang tubuh Pembukaan UUD 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi NKRI.

"Kemudian juga melanggar Undang Undang No 39 tahun 1999, tentang hak azasi manusia," terang Pokemon yang juga aktif memimpin demonstrasi buruh di Jawa Timur dan Bonek Mania (suporter Persebaya) itu, usai bernegosiasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Menurut Pokemon, jika Gang Dolly dan Jarak sampai ditutup, maka yang terjadi adalah, lebih dari 3 ribu anak kehilangan hak untuk menikmati pendidikan dan kesejahteraan. "Kemudian, selama ini ada 13 ribu warga yang menggantungkan hidup di Gang Dolly dan Jarak, akan kehilangan sumber penghidupan. Jika Dolly ditutup, akan terjadi banyak pengangguran dan berdampak pada pemiskinan yang bisa memperluas problem sosial di Surabaya," tegas pemuda berambut gondrong itu.

Melihat dampak penutupan Dolly itu, lanjut dia, GRB, FPL dan Pagarjati mengutuk keras penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. "Kami menolak diskriminasi maupun intimidasi yang ditujukan kepada warga lokalisasi. Kami sudah bernegosiasi dengan Bapak Camat, Muslik. Dan beliau bersedia dan menandatangani surat penolakan penutupan lokalisasi," tegas Pokemon.

Sementara Camat Muslik, di depan para penghuni Gang Dolly dan Jarak menyampaikan terima kasih kepada warganya yang mendemo dirinya. "Saya ucapkan terima kasih karena sudah didemo. Saya tidak bisa bicara banyak, yang jelas saya akan menyampaikan aspirasi warga ini kepada Ibu Wali (Risma). Maka dari itu, saya ucapkan banyak terima kasih," kata dia pendek.