YLKI Desak Pemerintah Tetapkan Harga Tertinggi Kremasi Cegah Kartel Harga Terulang

Rio tidak menyalahkan minimnya fasilitas layanan krematorium yang dimiliki pemerintah, namun hal itu tidak bisa dijadikan alibi kendor dalam hal pengawasan operasional kremasi.

2021-07-22 12:21:41

Anggota Tim Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priyambodo mendorong ada sikap cepat dan tegas oleh pemerintah dalam menentukan harga batas tertinggi layanan kremasi. Ini dilakukan setelah mencuatnya pengalaman Martin, seorang warga Jakarta Barat yang dipatok harga fantastis untuk mengurus proses kremasi keluarganya.

"Ini tindakan tidak berperikemanusiaan, yang harus dilakukan pemerintah menetapkan batas tertinggi jangan sampai ada kartel seperti ini kemudian tumbuh berkembang," ucap Rio kepada merdeka.com, Kamis (22/7).

Rio tidak menyalahkan minimnya fasilitas layanan krematorium yang dimiliki pemerintah, namun hal itu tidak bisa dijadikan alibi kendor dalam hal pengawasan operasional kremasi.

Bahkan, ujar Rio, pemerintah sedianya sudah belajar banyak selama satu tahun pandemi ini dengan melalukan antisipasi tingkah laku culas oleh beberapa oknum pelaku usaha dalam mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya di kondisi krisis ini. Seperti halnya kelangkaan masker, alat pelindung diri (APD), oksigen, obat-obatan, kelangkaan ini kemudian menyebabkan tingginya harga.

Bagi Rio, kejadian kartel harga kremasi salah satu contoh kurangnya porsi pemerintah memperhatikan penanganan korban pandemi Covid beragama minoritas. Sebab selama ini, pemerintah terus memperluas lahan pemakaman untuk jenazah pasien covid, sementara luput dengan pengawasan kremasi.

"Ya ini adalah 1 miss (luput) pemerintahan dalam upaya pengendalian Covid, harus dipikirkan dari hulu Ke hilir misalnya pemerintah jangan cuma berpikir sediakan lahan, ya selesai, tapi bagaimana mengakomodir agama lain," ujarnya.

Tak ingin berlarut mempermasalahkan adanya kasus kartel harga kremasi, Rio meminta pemerintah secara intens melakukan investigasi dari kejadian ini. Jika terbukti melakukan kartel perlu ada pembekuan izin.

"Bahkan kalau perlu ada pencabutan izin. Karena ini masalah kemanusiaan," pungkasnya.

Sebelumnya, keluhan terkait mahalnya kremasi saat pandemi Covid-19 disampaikan seorang warga Jakarta Barat, Martin. Pada 12 Juli 2021, ibu mertua Martin meninggal dunia di salah satu Rumah Sakit (RS). Saat berduka, Martin sempat dihampiri petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Petugas menawarkan bantuan untuk mencarikan krematorium.

Hanya saja kremasi saat itu hanya dapat dilakukan di Karawang, Jawa Barat dengan tarif Rp48,8 juta. Martin terkejut dengan nominal yang disebutkan.

Sebab proses kremasi untuk kakaknya yang meninggal beberapa pekan lalu tidak mencapai Rp10 juta. Bahkan dua anggota kerabatnya yang kremasi akibat Covid-19 hanya Rp24 juta per orang.

"Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai Krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full," kata Martin saat dikonfirmasi, Minggu (18/7).

Dianggap tarifnya terlalu tinggi, Martin sempat menanyakan kepada pengurus kremasi sang kakak beberapa waktu lalu. Ternyata tarifnya pun begitu tingginya.

Lalu mereka menawarkan kremasi di Cirebon, Jawa Barat dengan tarif Rp45 juta yang dapat dilakukan pada keesokan harinya.

Lantaran terdesak pihak RS minta jenazah segera dipindahkan, Martin menyanggupi tawaran kremasi di Karawang. Namun, saat itu petugas menyatakan sudah penuh dan akhirnya menyanggupi yang di Cirebon.

Baca juga:
Jaksa Agung Minta Jajaran Totalitas Kawal Pengendalian Covid-19 Selama PPKM
Polda NTT akan Tangkap Warga yang Ambil Paksa Jenazah Covid-19
Gubernur: 64 Persen Penduduk Jawa Barat Dapat Bantuan Sosial Selama PPKM
PPKM Level 4 Jakarta: Pasar Tradisional Sampai Pukul 13.00 WIB, Tempat Ibadah Ditutup
CEK FAKTA: Hoaks Gibran Rakabuming Lumpuh karena Virus Covid-19
Warga Diingatkan Pisah Tempat Sampah Limbah Medis dan Rumah Tangga

(mdk/ded)