Aburizal Bakrie Blak-blakan Syarat Jokowi dan Gibran Jadi Ketum Partai Golkar
Menurut Aburizal Bakrie ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Golkar
Jokowi dan Gibran bila ingin menjadi pimpinan tertinggi di Partai Golkar tentu harus mengikuti prosedur kaderisasi di Partai Golkar.
- Tak Ada Jokowi dan Gibran, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Partai Golkar era Bahlil Lahadalia
- Jawaban Tegas Bahlil soal Jokowi & Gibran Tak Masuk Kepengurusan Partai Golkar
- Jokowi dan Gibran Dianggap Tidak Mungkin Acak-Acak Partai Golkar
- Blak-blakan Jokowi Ungkap Sosok Jenderal Usulkan Prabowo Jadi Bintang Empat
Aburizal Bakrie Blak-blakan Syarat Jokowi dan Gibran Jadi Ketum Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical buka suara, soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang diisukan bergabung dan menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar.
Ical mengatakan, soal Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, belum tentu bisa menjadi ketua umumnya karena Partai Golkar memiliki AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.
"Kalau ketua umum, iya bukan ketua umum, kan ada peraturannya masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar)," kata dia, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3).
Menurutnya, baik Jokowi dan Gibran bila ingin menjadi pimpinan tertinggi di Partai Golkar tentu harus mengikuti prosedur kaderisasi di Partai Golkar.
Namun, menurutnya ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Golkar, bila di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya atau dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.
Selain itu, pihaknya menilai perubahan AD/ART itu mungkin saja. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.
"Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujar Aburizal Bakrie.
Sementara, di tempat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, jika Jokowi dan Gibran bergabung ke Partai Golkar itu sah-sah saja dan sesuai amanat Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2017 yakni sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan.
"Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," ujarnya.
"Nah bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," sambung Lodewijk.
Namun, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi strategis di Partai Golkar. Pihaknya menyebutkan kalau soal itu belum ada pembicaraan.
"Oh belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa," ujarnya.
Ketua DPD Se-Indonesia Akan Dukung Airlangga
Lodewijk mengatakan, bahwa para Ketua DPD akan mendukung Airlangga Hartarto tetapi itu pembicaraan internal di Partai Golkar.
"Itu sudah mereka sampaikan. Intinya kita berbicara internal, belum berbicara Munas cuman mereka sampaikan Airlangga aklamasi, gitu loh," ujarnya.
"Iya mereka (teriakan tiga kali). Iya namanya Ketua DPD bicara itu sah-sah saja. Apalagi kita kursi dapat banyak," jelasnya.
Ia juga menyatakan, bahwa salah satu alasan Ketua DPD l Partai seluruh seluruh Indonesia mendukung Airlangga karena menilai Airlangga berhasil memimpin Partai Golkar meraih suara legislatif hingga 102 kursi.
"Salah satunya (berhasil) kan mereka, semuanya apresiasi mereka mengakui leadership Pak Airlangga," pungkas Lodewijk.