Adu Solusi: Jurus 3 Capres Sejahterakan Guru

Persoalan dunia pendidikan Indonesia sangat kompleks. Ada beragam masalah di dalamnya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengurai benang kusut pendidikan Indonesia. Hal ini menjadi penting, lantaran pendidikan merupakan modal utama dalam membangun bangsa yang berkarakter.

Guru, merupakan salah satu instrumen di situ. Meski memiliki peran penting, namun perhatian pemerintah terhadap guru belum maksimal. Misal seperti pemerataan guru di daerah, sertifikasi, hingga tingkat kesejahteraan.

Sudah menjadi rahasia umum, kesejahateraan guru, terutama honorer jauh dari harapan. Mereka rela belasan bahkan puluhan tahun mengabdi dengan bayaran minim.

Merespons persoalan ini, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berencana menaikkan gaji guru mencapai Rp30 juta per bulan. Ganjar yakin kenaikan gaji yang besar bisa tercapai secara bertahap.

"(Gaji guru besar) bisa kita (naikan) lakukan secara bertahap. Karena harus dibaca lebih lengkap lagi dari obrolan saya," kata Ganjar seusai mengisi acara dalam 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia', yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Menurut Ganjar, menyejahterakan guru merupakan bagian dari investasi pendidikan untuk menyambut bonus demografi. Bonus demografi akan menjadi hal baik bagi Indonesia apabila didukung infrastruktur dan gurunya yang berkualitas dan sejahtera.

"Guru perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan satu bonus demografi. Itu harus kita kelola dengan baik dan investasi pendidikan kita musti besar pada saat itu," ujar gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut.

Dengan bonus demografi yang ada di depan mata, maka investasi di bidang pendidikan mesti lebih besar. Pendidikan yang bagus lanjut Ganjar tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga gurunya mesti bagus.

"Agar kualitas guru bagus, kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Maka kalau pendapatan mereka bagus, ini bagian dari cara kita menghormati guru dan menjadikan profesi ini sangat bergengsi. Apalagi kita harus mengejar ketertinggalan kan?" ungkap Ganjar.

Ganjar berharap bahwa upaya ini tidak hanya akan mengangkat martabat guru, tetapi juga akan membawa kemakmuran bagi para pendidik di seluruh negeri.

Terpisah, Anies Baswedan menolak menjawab pertanyaan terkait solusi persoalan kesejahteraan para guru. Anies yang ditemui saat acara Majelis Syuro PKS enggan memberikan statemen.

Akan tetapi bakal Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersedia memaparkan programnya terkait nasib dan hajat hidup guru ke depan. Cak Imin mengaku punya cita-cita untuk menaikan anggaran pendidikan 20 persen. Hal itu untuk meningkatkan masalah kesejahteraan guru di Indonesia.

"Dari dulu di cita-cita saya sejak kita menaikan anggaran 20 persen untuk pendidikan belum berhasil," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin di TMII, Jakarta, Kamis (14/9).

Cak Imin setuju usulan gaji guru dinaikan dengan angka yang cukup besar. Sebab, menurut dia, kunci meningkatkan pendidikan anak berawal dari guru di sekolah. Dia setuju dengan pendapat Ganjar Pranowo yang ingin gaji guru mencapai Rp30 juta.

"Gaji guru harus tinggi karena gaji guru itu kunci dari kesuksesan mendidik anak," katanya.

Ketua Umum PKB ini mengaku bersama Anies Baswedan akan menyejahterakan guru apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Program pendidikan akan menjadi prioritas dari Anies-Cak Imin.

"Itu prioritas karena background kita sama, Mas Anies dengan saya background-nya adalah background pendidikan. Yang bergerak di dunia pendidikan," beber Cak Imin.

Meski begitu, Cak Imin menginginkan gaji guru yang tinggi, tetapi juga perlu dihitung berdasarkan inflasi per wilayah di Indonesia. Sayangnya, menurut dia, tidak bisa seluruh guru di Indonesia mendapatkan gaji yang setara.

"Saya kira tingkat, ditentukan oleh tingkat inflasi masing-masing daerah. Rp30 juta Jakarta pas. Tapi Rp30 juta di Jombang, Jawa Timur kegedean lah. Rp5 juta sudah alhamdulillah di sana," ujarnya.

Sementara, Capres Prabowo Subianto saat ditemui merdeka.com di Hambalang juga menolak menjawab isu kesejahteraan guru. Namun, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Elnino M Husein Mohi bersedia menjawab persoalan nasib guru.

Menurut dia, Prabowo menawarkan solusi agar guru di Indonesia menjadi sejahtera. Menurutnya, ideal gaji guru minimal setara dengan UMP masing-masing daerah.

"Idealnya minimal take home pay (gaji + tunjangan) guru setara dengan UMP masing-masing daerah," kata Elnino.

Menurutnya, kesejahteraan itu bukan hanya dengan menaikkan gaji, tetapi juga dengan membantu keluarga guru untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

El Nino mengatakan, sejauh ini keluarga guru, terutama yang PNS tidak mendapatkan bantuan seperti beasiswa PIP atau KIP Kuliah karena mereka tidak masuk dalam DTKS. Padahal mereka juga susah secara ekonomi.

Sehingga, kata dia, pemimpin yang akan datang mesti realistis mendesain proyeksi dan program-program untuk para guru itu. Meski mungkin tidak semua guru menikmatinya, setidaknya hal itu meringankan beban ekonomi dari mayoritas guru.

"Beasiswa khusus untuk guru memang ada sekarang ini. Maka kita perlu memikirkan beasiswa khusus untuk anak-anak guru yang semacam PIP atau KIP Kuliah," ucapnya.

"Dengan memperbaiki ekonomi dan perasaan para guru itu maka akan terperbaiki pula harga dirinya, sehingga ke depan orang menjadikan guru sebagai alternatif utama pekerjaan, bukan sekadar karena seni dan rasa saja," sambungnya.

El Nino mengatakan, cara untuk memperbanyak anggaran pendidikan termasuk menyejahterahkan guru itu dengan memaksimalkan pendapatan dari hasil sumber daya alam.

"Di sinilah titik masalah kita. Sebab masih terlalu banyak sumbernya alam dan sumbernya manusia Indonesia yang justru dipakai oleh perusahaan milik luar negeri," katanya.

El Nino menuturkan, soal kepemilikan aset-aset nasional yang dikembalikan kepada negara merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemudian, sesuai amanat UUD juga bahwa 20 persen dari semua anggaran itu digunakan untuk pendidikan. Jika itu dilakukan, maka rakyat bisa mengakses pendidikan mana pun yang dia mau.

El Nino menyebut, kebijakan hilirisasi yang sudah dirintis sejak sekarang perlu dikembangkan lagi agar Indonesia benar-benar mandiri dan nerdiri di kaki sendiri. Semua itu mesti menjadi nyata dan bukan sekadar slogan.

"Kita tunggu saja apakah rakyat memberi mandatnya itu kepada presiden yang mampu menjamin berkurangnya capital flow ke luar negeri," kata dia.

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema ingin para Bacapres untuk bisa mensejahterakan para pengajar atau guru. Menurut Doni, pemerintah saat ini dianggap belum bisa untuk memuliakan menyejahterakan guru.

"Intinya, Capres-Cawapres harus bisa mensejahterakan guru. Solusinya biar dipikirkan capres-cawapres," kata Doni saat dihubungi merdeka.com

Dia ingin kesejahteraan para guru dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan gaji mereka. Minimal gaji guru bisa lebih tinggi dari satu setengah Upah Minimum Regional (UMR).

Doni mencontohkan, dengan gaji UMR sebesar Rp5 juta maka upah guru idealnya bisa lebih tinggi menjadi Rp7,5 juta.

"Memang saat ini pemerintah belum bisa memuliakan profesi guru, bahkan belakangan nasib dan kesejahteraan guru diombangambingkan dengan berbagai kebijakan seperti P3KM, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujarnya.

"Cara meningkatkan kesejahteraan guru yaitu membuat gaji guru cukup untuk makan, rekreasi, dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai S1," sambungnya.

Doni menuturkan, kesejahteraan guru ini dapat terealisasi jika para Bacapres serius menyejahterakan pendidik. Seperti, Ganjar Pranowo yang berjanji menaikkan gaji guru sampai Rp30 juta.

Dia menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menaikkan gaji guru-guru di Indonesia. Misalnya, memaksimalkan anggaran 20 persen dari APBN untuk peningkatan gaji guru dan kualitas pendidikan.

"APBN pasti cukup, kalau ada kebijakan radikal untuk mengubah peruntukan 20 persen anggaran pendidikan. Selama tidak jelas pengaturan 20 anggaran pendidikan dalam undang-undang seperti sekarang," tegasnya.

"Anggaran pendidikan 20 persen hanya menjadi pasal di atas kertas yang tidak berdampak pada dunia pendidikan," pungkasnya.