Agar mahar politik tak dianggap wajar
La Nyalla menceritakan kegagalannya diusung Partai Gerindra maju di Pilgub Jatim. Dia pun membeberkan adanya mahar politik mencapai ratusan miliar rupiah. Dia menyebut permintaan datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
La Nyalla menceritakan kegagalannya diusung Partai Gerindra maju di Pilgub Jatim. Dia pun membeberkan adanya mahar politik mencapai ratusan miliar rupiah. Dia menyebut permintaan datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Pernyataan La Nyalla kembali mencuatkan isu mahar politik. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari politik menurut konteks ini? Politik adalah Alat untuk Mengatur Negara, Pahami Tujuannya Tanpa politik kehidupan di masyarakat tidak akan teratur dan sejahtera. Politik merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
-
Apa yang dilakukan artis-artis ini dalam konteks politik? Mulai dari Nafa Urbach hingga Reza Artamevia, Berikut Daftar Selebriti yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPR Dari Partai Nasdem Artis pertama adalah Annisa Bahar, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR Dapil IX Jawa Tengah. Reza Arthamevia Diva Reza Arthamevia, yang kembali aktif bernyanyi, juga mencoba peruntungannya di politik sebagai caleg Nasdem Dapil III Banten (Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan). Choky Sitohang Mendapat nomor urut 2, presenter Choky Sitohang ikut serta dalam pemilu 2024 sebagai caleg DPR Dapil VI Jawa Barat (Kota Bekasi, Kota Depok). Ramzi Presenter kondang Ramzi, yang telah memandu banyak acara, mencalonkan diri sebagai caleg DPR Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor) melalui Partai Nasdem. Diana Sastra Penyanyi Diana Sastra mencalonkan diri sebagai caleg DPR Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon). Nafa Urbach Pesinetron Nafa Urbach, diusung oleh Partai Nasdem, mencalonkan diri sebagai caleg DPR Dapil VI Jawa Tengah (Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo). Didi Riyadi Drummer band Element, Didi Riyadi, maju sebagai caleg Partai Nasdem untuk Dapil XI Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya).
-
Apa yang diartikan sebagai dinasti politik? Dinasti politik sejatinya merupakan istilah yang berasal dari dua kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinasti sendiri yakni istilah yang merujuk pada garis keturunan raja-raja yang memerintah atau bisa dimaknai sebagai kekuasaan dengan pusat satu keluarga. Sementara itu, politik secara umum diartikan sebagai bidang ketatanegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, kebijakan, dan segala urusan negara. Sehingga dinasti politik secara singkatnya bisa dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada golongan atau keluarga tertentu.
-
Kenapa pangkat polisi penting? Selain itu pangkat juga merupakan syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh anggota Polri jika hendak mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan tertentu.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mahar politik tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu. Biasanya uang diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).
"Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi, Senin (15/1).
Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.
"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi, kata Titi lagi.
Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot di urusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.
"Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salah satu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik," jelas Pangi.
Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belum lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos lobi-lobi. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.
"Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada," kata Pangi.
Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.
"Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada," paparnya.
Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.
"Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih," tuntas Pangi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai praktik mahar politik mustahil dihindarkan dalam Pilkada. Fahri mengusulkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi soal pembiayaan kampanye dan partai dalam Pilkada.
"Jadi ini imbauannya, itu kapan Kemenkeu, Kemendagri, ayolah regulasi cara membiayai kampanye atau membiayai parpol dalam pilkada secara lebih sehat sehingga jangan ada uang pribadi masuk ke dalam aliran darah dari proses politik pilkada itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Menurutnya, pemerintah harus mengambil alih pembiayaan politik. Jika tidak segera diambil alih, maka praktik mahar politik akan terjadi dan merusak makna Pemilu.
"Sebab, kalau tidak selamanya uang pribadi akan masuk dalam aliran dana pemilihan pemimpin, ini berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Mereduksi makna cara kita memilih pemimpin," ungkapnya.
Baca juga:
Gerindra punya hubungan baik dengan Pemuda Pancasila
JK sebut saat usulkan Anies ke Prabowo tak ada mahar politik
Ratusan laskar GMP siaga di kantor Gerindra
Tak pakai mahar, Demokrat serahkan biaya politik pada calon kepala daerah
Diusung Gerindra di Pilgub Sumsel, Aswari Rivai pastikan tak ada mahar politik