Agus Hermanto: Banyak anggota DPR ingin interpelasi Jokowi

Hak interpelasi Jokowi seputar kenaikan harga BBM subsidi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto akui jika banyak anggota yang ingin gunakan hak interpelasi ke Presiden Jokowi soal kenaikan harga BBM subsidi. Dia mengatakan, wacana interpelasi itu nanti bakal diputuskan di paripurna, jika ada 20 tanda tangan anggota lintas fraksi.

Agus mengatakan, sah saja jika ada anggota yang ingin interpelasi Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak setiap anggota dewan.

"Beberapa fraksi saya dengar banyak yang ingin melaksanakan atau menghimpun interpelasi. Hak ini milik seluruh anggota dewan. Maka yang ingin, maka mengajukan dengan cara menghimpun dukungan interpelasi," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Agus menjelaskan, interpelasi nanti harus dijelaskan apa yang wajib dijawab oleh pemerintah. Pihaknya sebagai pimpinan akan memfasilitasi hal tersebut.

"Apa yang ingin dikasuskan dalam interpelasi tersebut juga harus dijelaskan, ada daftar nama minimal 20 anggota, diajukan ke pimpinan DPR, terus kita bawa ke paripurna, di sana diatur lagi, ada mekanisme," terang Agus.

Dia menambahkan nanti di paripurna dibicarakan apakah memang harus interpelasi atau tidak. Kemudian jika ada yang tidak sepakat maka diputuskan lewat voting.

"Kalau bisa musyawarah lebih bagus, kalau tidak musyawarah, bisa voting, kalau hasil voting lebih banyak yang mau, maka hak interpelasi itu diajukan atas nama dewan, ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Agus menyatakan, hak interpelasi nanti yang akan digunakan DPR tak mesti langsung dihadiri oleh Jokowi. Menurut dia, Jokowi bisa menjelaskan ke parlemen dengan diwakilkan oleh menteri terkait.

"Interpelasi di sini ditujukan, dipertanyakan, dipanggil, atau yang ingin didatangkan adalah pemerintah, pucuk pimpinannya presiden. Tapi bisa diwakili oleh menteri yang sesuai dengan bidang yang ingin diinterpelasi," pungkasnya.