Akbar Tandjung minta DPR kaji ulang hak angket KPK
Akbar Tandjung minta DPR kaji ulang hak angket KPK. Sebab, mayoritas fraksi menolak dan tidak akan mengirimkan perwakilannya. Lebih baik jika DPR memprioritaskan pada dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ketimbang menggunakan angket.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan anggota DPR pengusul hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertimbangkan penggunaan hak tersebut.
Sebab, dia melihat mayoritas fraksi di DPR telah menolak dan tak akan mengirim perwakilan ke Pansus angket KPK. Usulan itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK), Formappi, Fokal IMM sore tadi.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
"Saya melihat bahwa walaupun hak itu sudah dibahas, dan juga cukup banyak fraksi yang memberikan dukungan tapi faktanya terkait penyusunan pansusnya itu banyak yang tidak mengirim termasuk Partai Golkar, kan. Jadi karena itu, menurut saya apa perlu, apa patut ditindaklanjuti soal hak angket itu," kata Akbar di Kediamannya, Jalan Punawarman, Jakarta, Kamis (11/5).
Meski begitu Akbar mengakui penggunaan hak angket adalah hak dari tiap anggota dewan. Namun akan lebih baik jika DPR memprioritaskan pada dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ketimbang menggunakan angket.
"Jadi angket itu ya tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan DPR karena bagian institusi kita. Kita berikan prioritas upaya pemberantasan korupsi dalam hal ini institusi KPK," terangnya.
Menurutnya, KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi dengan kepentingan politik tertentu. Oleh karenanya, Akbar berharap DPR membiarkan KPK menjalankan tugas sesuai amanat UU KPK.
"KPK itu independen dan tidak bisa kita melakukan ekstremnya intervensi biarkan mereka berjalan sesuai aturan-aturan yang ada merupakan yang diamanatkan UU KPK, produk penting reformasi kita pada tahun 2002," tegas Akbar.
Baca juga:
Fahri klaim Pansus Angket KPK lanjut meski diisi sebagian fraksi
Politisi NasDem sebut Gerindra dan Demokrat penggagas angket KPK
Fahri Hamzah sebut KPK kerap incar dirinya di berbagai kasus
Taufik Kurniawan: PAN tak akan kirim anggota di Pansus Angket KPK
Para sekjen partai kumpul malam ini, bahas angket KPK-RUU Pemilu