Akhir manis perlawanan Fahri Hamzah pada penguasa PKS
Akhir manis perlawanan Fahri Hamzah pada penguasa PKS. Perseteruan berawal dari keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan. Fahri dinilai telah melanggar AD/ART partai, tak ikuti perintah partai mundur dari pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya bisa tersenyum lebar. Perlawanannya terhadap penguasa di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui jalur hukum berbuah manis.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah kepada PKS. Pengadilan memutuskan, PKS harus mengembalikan keanggotaan Fahri Hamzah sebagai kader PKS, anggota DPR dan pimpinan DPR.
Perseteruan berawal dari keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan. Fahri dinilai telah melanggar AD/ART partai, tak ikuti perintah partai mundur dari pimpinan DPR.
Tak terima, Fahri pun menggugat keputusan pemecatan itu ke PN Jaksel pada 5 April lalu. Setelah 8 bulan bertarung dipersidangan, hakim memutuskan untuk memenangkan gugatan Fahri Hamzah.
"Putusannya adalah mengabulkan gugatan sebagian, terutama tentang pemberhentian sebagai anggota PKS, kemudian rentetannya sebagai anggota DPR dan sebagai Wakil Ketua DPR," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/12).
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka Majelis Hakim yang beranggotakan Made Sutrisna selaku ketua, Ahmad Rifai dan Kris Nugroho menghukum PKS untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 30 miliar.
"Kemudian gugatan ada ganti rugi materiil Rp 30 miliar yang harus dibebankan kepada para tergugat," lanjut Sutrisna.
Namun, senyum lebar Fahri hanya sementara waktu. PKS tidak mau mengaku kalah begitu saja. Bahkan sudah diputuskan akan menempuh ke jalur hukum yang lebih tinggi lagi yakni banding.
"Itu putusan tingkat pertama dalam hirarki hukum kita, masih tersedia jalan upaya hukum berikutnya yaitu banding, lalu kasasi, dan PK (peninjauan kembali). DPTP PKS (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) sudah memutuskan banding," kata Presiden PKS Sohibul Iman saat dikonfirmasi.
Sohibul mengatakan, DPP PKS tetap teguh menginginkan pada niatan awalnya yakni melakukan pemecatan terhadap Fahri Hamzah baik dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR, keanggotaan DPR maupun keanggotaan partai.
"Insya Allah kita ikhtiar sebaik-baiknya," ujarnya.
Sementara Fahri Hamzah sendiri santai menanggapi kemenangan sementaranya di PN Jakarta Selatan. Dia bahkan tak bisa menutupi rasa kecintaannya pada partai dan para pimpinan PKS, meski sedang berseteru.
"Saya mencintai ustaz Salim Al-Jufri, saya mencintai ustaz Hidayat Nur Wahid. Saya mencintai semua anggota Majelis Tahkim, juga presiden partai dan anggota BPDO serta majelis Qodho. Sejak awal, tidak ada se-inci pun dalam hati saya meletakan pimpinan dan guru kita sebagai lawan," katanya.
Fahri berharap, lewat gugatan yang dikabulkan tersebut dapat menyudahi perseteruan antara dirinya dengan petinggi PKS. Sebab, dia mengingingkan antara dirinya dengan Sohibul Iman cs dapat saling bahu membahu membesarkan partai.
"Semoga dengan keluarnya putusan pengadilan ini kita dapat segera berbenah dan fokus pada kerja-kerja membesarkan kembali partai kita kepada siapapun yang terlibat dalam proses sengketa ini," ujarnya.
Soal banding yang ingin dilakukan oleh penguasa PKS, Fahri pun santai menanggapinya. Dia menegaskan akan menghadapinya.
"Saya tunggu aja. Saya tunggu apapun respon yang akan dilakukan pimpinan partai. Bagi saya, satu tahap sudah selesai," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan razia terhadap PPKS dilakukan? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Baca juga:
Babak baru perseteruan Fahri Hamzah dan pimpinan PKS
Fahri Hamzah menang di PN Jaksel, PKS diminta ganti rugi Rp 30 M
Lawan Fahri Hamzah, Presiden PKS pastikan banding putusan PN Jaksel
Kalah dari Fahri, kubu PKS bilang 'ini sangat bahaya bagi demokrasi'
Fahri Hamzah: Saya mencintai ustaz Salim Segaf dan Hidayat Nur Wahid