Alasan FPKS ngotot lambang PMI diganti bulan sabit merah

Banyak yang mempertanyakan posisi Indonesia sebagai negara muslim atau bukan dengan lambang red cross.

Tim Panja RUU Palang Merah Indonesia Badan Legislatif (Baleg) DPR yang melakukan studi banding ke Turki mengaku bertemu dengan Dirjen Kementerian Kesehatan Turki, Komisi Bidang kesehatan dan Pertahanan Parlemen Turki dan Bulan Sabit Merah.

Pertemuan tersebut membahas mengenai struktur organisasi dari Bulan Sabit Merah. Mulai aturan hingga persoalan anggaran hingga urusan ke Genewa.

"Kita hanya mempresentasikan tujuan kita, baru tanya jawab, sebetulnya ingin tahu baik susunan aturan undang-undangnya, anggaran hingga permasalahan yang dibawa ke peradilan dunia PBB, di Genewa," ujar salah satu anggota Panja PMI Baleg yang melakukan studi banding ke Turki, Mardani Ali Sera ketika dihubungi, Senin (10/9).

Anggota Komisi VI DPR ini pun mengatakan jika hasil secara resmi belum dapat disampaikan. Namun, dari hasil kunjungan ke Lembaga Bulan Sabit Merah, Fraksi PKS semakin yakin untuk menggunakan Bulan Sabit Merah. Sebab, bulan sabit merah tidak hanya membahas aspek kesehatan lainnya.

"Alasan kita (PKS) menggunakan bulan sabit merah, bahwa kita harus punya hak," kata dia.

Selain itu, logo pun lebih baik tidak menggunakan lambang PMI. Karena di kalangan internasional banyak yang beranggapan PMI digunakan oleh negara-negara kaya dan non muslim. Sementara Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas beragama muslim.

"Ini kan banyak yang mempertanyakan posisi Indonesia sebagai negara muslim atau bukan," ujarnya.

Jubir PKS ini pun mengatakan selama ini dana untuk bulan dan bakti sosial PMI ada dugaan menjadi kendaraan politik bagi partai politik. Sebab, banyak kepala daerah yang merupakan pengurus partai.

"Kan banyak dugaan soal dana bakti dan bulan sosial PMI dijadikan kendaraan partai politik," tegas dia.

Dia pun mengungkapkan bukan hanya PKS saja yang ngotot menggunakan lambang bulan sabit merah, namun fraksi Hanura, PPP, dan sebagian fraksi Golkar membuka untuk menggunakan bulan sabit merah dibanding PMI. Sebab, rencananya RUU yang masih dibahas di Panja nantinya diubah menjadi RUU Kemanusiaan.

"Bukan PKS saja, tapi beberapa fraksi seperti Hanura, PPP bahkan sebagian Golkar juga ingin bulan sabit merah, kan nantinya direncanakan menjadi RUU Kemanusiaan bukan PMI," tukas dia.