Alasan Kemendagri Evaluasi Pilkada Langsung, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.
Salah satu alasan yang menjadi dasar evaluasi ini adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Ada 300 sekian kepala daerah bermasalah secara hukum, kasus korupsi," kata Bahtiar saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (21/11).
Bahtiar melanjutkan, perilaku korup kepala daerah disebabkan ongkos Pilkada langsung yang mereka keluarkan sebelumnya saat kampanye. Karenanya Kemendagri melakukan kajian untuk membuat sistem Pilkada yang lebih baik.
Selain karena faktor ekses kepala daerah yang terjerat korupsi, faktor lainnya adalah biaya negara yang tinggi dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada langsung. Padahal menurutnya, saat ini negara memiliki prioritas utama untuk memajukan dan mencerdaskan sumber daya manusia, ketimbang menggelontorkan dana untuk Pilkada.
"Tahun 2018 kita Pilkada 171 daerah menghabiskan Rp18 triliun. Mana sih prioritas? Uang kita terbatas, kita menghadapi bonus demografi kalau kita tak didik mereka terjadi ledakan penduduk, habis kita pakai pemilihan semua," pandang dia.
Bahtiar melanjutkan kajian ini masih dalam tahap dan masih berproses menjelang dihelatnya Pilkada 2020 di 270 daerah.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Denny Indrayana Sebut Potensi Politik Uang Tetap Ada di Pilkada Langsung atau Tidak
Wali Kota Solo Setuju Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Polemik Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian
Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, Ridwan Kamil Usulkan Digital Voting Seperti India
Soal Polemik Sistem Pilkada, KPU Serahkan Keputusan ke DPR
Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Dengarkan Pendapat Publik