Alasan PKS Hilangkan Nama Prabowo sebagai Jagoan di Pilpres 2024
Menurut Nabil, kader PKS ingin ada penyegaran sosok pemimpin Indonesia mendatang.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan alasan Prabowo Subianto tidak masuk dalam bursa calon Presiden untuk di Pilpres 2024. Salah satu alasannya karena kader tidak menginginkan Prabowo diusung menjadi Capres PKS.
"Tidak adanya nama pak Prabowo dalam nama-nama yang berkembang tersebut, lebih karena tidak terlalu terpotret dalam aspirasi akar rumput saja," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada wartawan, Senin (19/9).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa saja capres-cawapres yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024? Ada tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024. Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Siapa saja pasangan Capres-Cawapres yang tengah bersaing dalam Pemilu 2024? Tiga pasangan itu yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
Menurut Nabil, kader PKS ingin ada penyegaran sosok pemimpin Indonesia mendatang. Oleh karena itu, pihaknya beranggapan Indonesia butuh banyak figur calon pemimpin agar menambah pilihan bagi rakyat.
"Semangatnya kan PKS ingin ada penyegaran kepemimpinan nasional," ujar Nabil.
Meski demikian, kata Nabil, PKS sebenarnya tidak menutup kerja sama dengan Gerindra di Pilpres 2024. PKS masih terbuka komunikasi dengan Gerindra terkait koalisi.
"Bukan berarti kami menutup pintu komunikasi dan kerja sama politik. Kami masih meyakini banyak tikungan-tikungan politik di depan," ujar dia.
Dia menambahkan, koalisi partai politik ditentukan oleh banyak faktor. Sementara, situasi politik sekarang masih sangat dinamis.
"Masih banyak hal yang perlu dikalkulasi untuk sampai pada kesepakatan final terkait platform dan figur yang akan diusung," ungkap Nabil.
Diketahui, PKS mengungkapkan sejumlah tokoh potensial yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Ini dilakukan setelah Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di Bandung pada 14-15 Agustus 2022.
Tokoh tersebut memiliki tiga kriteria utama. Yaitu memiliki karakter nasionalis-religius, berpeluang besar untuk menang, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan, tokoh tersebut memiliki Kriteria nasionalis-religius.
Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hingga Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Nasionalis religius bisa Anies Baswedan, Sandiaga Uno, AHY, Ridwan kamil, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto," kata Ahmad Mabruri.
(mdk/ray)