AMPG Sebut Airlangga Sebagai Ketum Punya Hak Reshuffle Kepengurusan Golkar
AMPG Sebut Airlangga Sebagai Ketum Punya Hak Reshuffle Kepengurusan Golkar. Irwan mengibaratkan jabatan Ketua Umum di sebuah organisasi selayaknya jabatan presiden di suatu negara. Sedangkan para pengurus tak ubahnya seperti menteri yang dipilih secara prerogatif oleh presiden.
Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Irwan Kurniawan merasa heran dengan kemarahan sejumlah pihak atas kebijakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menurut dia, sebagai pimpinan tertinggi organisasi yang sudah disepakati secara konstitusional, maka Airlangga berhak membuat kebijakan yang seharusnya diterima oleh semua pengurus dan kader.
Irwan mengibaratkan jabatan Ketua Umum di sebuah organisasi selayaknya jabatan presiden di suatu negara. Sedangkan para pengurus tak ubahnya seperti menteri yang dipilih secara prerogatif oleh presiden.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Perbedaannya yaitu kalau Presiden dan para pembantunya, kalau dipecat atau tidak diajak kerja sama lagi, bisa di terima tanpa memperpanjang masalahnya," kata Irwan di Jakarta, Jumat (5/9).
Celakanya, kata Irwan, pemahaman seperti itu tidak berlaku dalam organisasi politik atau sejenisnya. Jajaran pengurus yang dipilih oleh ketua umum, kadang tidak terima atas kebijakan yang dibuat, misalnya terkait reshuffle kepengurusan.
"Keanehan ini selalu saja terjadi pada berbagai lapisan kelompok masyarakat yang tergabung pada lingkungan organisasi tersebut. Para individu ini lupa bahwa saat awal itu meminta belah kasihan dari petinggi organisasi tersebut melalui mekanisme yang di sepakati bersama," tutur Irwan.
Irwan memberikan contoh kasus; jika ada pengurus atau pembantu atau pelengkap organisasi yang dianggap tidak lagi bisa bekerja sama, maka sudah wajar dia akan reshuffle dan diganti dengan orang lain.
"Pertanyaannya kenapa harus ada mosi tidak percaya atau sejenisnya? Apalagi pemimpin organisasi tersebut masih sehat dan bisa beraktifitas, namun ada kelompok yang ingin membuat keputusan organisasi tanpa melibatkan beliau, selaku pemegang hak mandat dari kesepakatan pada majelis yang mengangkat sebagai pimpinan tertinggi organisasi," terang Irwan.
Selain itu, tambahnya, pengangkatan Ketua Umum dilaksanakan oleh majelis tertinggi. Maka, pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakan Ketua Umum sepatutnya dilakukan di hadapan majelis tertinggi. Bukan majelis yang secara level berada di bawah.
"Perlu pencermatan bahwa majelis di bawah majelis tinggi itu merupakan majelis pertanggung jawaban para pembantu, artinya bahwa pimpinan tertinggi organisasi bisa melakukan eksekusi pembatalan seluruhnya dengan pendekatan hak veto," tegas Irwan.
Baca juga:
Redup Wacana Aklamasi Usai Airlangga Dipanggil Jokowi
VIDEO: Agung Laksono Yakin Golkar Tak Akan Pecah
Sekjen Golkar Bantah Ada Pemboikotan Rapat Korbid Wilayah Timur
Agung Laksono: Tradisi Sejak Era Jusuf Kalla, Munas Golkar Digelar Desember
Kubu Airlangga Tegaskan DPP Golkar Fokus Seleksi Pimpinan DPRD, Tak Cuma Urusi Munas