Anggaran pengamanan kurang Rp 700 M, Golkar minta Pilkada ditunda
"Kita tidak mungkin mengubah anggaran tahun 2015. Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016," kata Aziz.
Politisi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Aziz Syamsuddin menyarankan agar pilkada serentak Desember 2015 ditunda ke Tahun 2016. Pasalnya, lebih dari separuh anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 belum dipenuhi oleh pemerintah.
"Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016 agar bisa lakukan pembicaraan terkait anggaran pengamanan yang kurang sehingga Polri bisa siapkan anggarannya," ujar Aziz saat menanggapi hasil pemaparan Mendagri Tjaho Kumolo yang menyebut 35 daerah belum menandatangani anggaran pengamanan pilkada, Kamis (25/6).
Menteri Tjahjo dalam paparannya menyebut, yang belum menganggarkan dana pilkada secara tuntas adalah kepala daerah yang menjabat selama dua periode. Selain itu, terkait anggaran pengawasan Pilkada Serentak, katanya masih terdapat 35 daerah yang masih dalam proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Di sisi lain, Polri juga menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1.075.924.924.440.201. Namun dari dana yang diusulkan Polri, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363. 231. 471. 155 rupiah. Masih kurang sekitar Rp 700 miliar lagi.
Aziz mengakui, bahwa Polri juga belum pernah membahas anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 sehingga Komisi III DPR pun belum pernah menyetujui anggaran terkait Pilkada. Jika diajukan anggaran baru, lanjutnya anggaran baru tersebut harus dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Supaya clear terkait anggaran ini (pilkada), Polri tidak pernah ada pembahasan dengan Komisi III. Jika diajukan anggaran baru berarti dimasukkan dalam RAPBN 2016 yang pembahasan bulan Oktober dan baru bisa digunakan di 2016," terang Aziz.
Terkait anggaran 2015, lanjut dia, tidak bisa diganggu lagi dan tidak bisa diubah untuk disetujui mengisi kekurangan anggaran pengamanan pilkada. Karena itu, Aziz menganjurkan pilkada serentak ditunda ke tahun 2016 agar anggaran pengamanan tersedia.
"Kita tidak mungkin mengubah anggaran tahun 2015. Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016," pungkas Aziz.
Baca juga:
Persiapan dinilai belum matang, pilkada serentak terancam batal
Soal dinasti politik di pilkada, Mendagri tunggu putusan MK
Tjahjo: Petahana mundur demi keluarga ikut pilkada harus izin DPRD
Ada ancam mengancam di rapat gabungan DPR, Polri dan Jaksa Agung
Tjahjo sebut persiapan dana pilkada serentak sudah 89,6 persen
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.