Anggota DPR: Kepala Daerah Tunggangi Bansos Corona Tak Bisa Dibiarkan
Beberapa kepala daerah menampilkan foto mereka di bantuan sembako yang diberikan kepada warga terdampak wabah Corona atau Covid-19. Mulai dari Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Jember dr Faida, dan teranyar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi.
Beberapa kepala daerah menampilkan foto mereka di bantuan sembako yang diberikan kepada warga terdampak wabah Corona atau Covid-19. Mulai dari Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Jember dr Faida, dan teranyar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai tindakan sejumlah kepala daerah memanfaatkan bantuan sosial untuk alat politik pribadi, merupakan kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. Apalagi jika kepala daerah tersebut berpotensi kembali maju di pertarungan Pilkada.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Bunda Corla saat tiba di Indonesia? Salah satu yang dilakukan Bunda Corla setiba di Indonesia adalah melakukan operasi plastik.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
"Kalau petahana berusaha memanfaatkan fasilitas untuk publik karena atas nama pemerintah, distempel atas nama pribadi. Saya kira ini satu kejahatan tak bisa kita biarkan," ujar Doli dalam web diskusi, Kamis (7/5).
Doli mengaku sejak awal sudah meminta Menteri Dalam negeri mengawasi dan memberi peringatan kepada kepala daerah dalam pemberian bansos.
Waketum Golkar ini juga mengklaim telah memberikan peringatan keras kepada kepala daerah yang diusung Golkar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi.
"Kami di parpol kami sudah beri peringatan keras kepala daerah dari parpol kami untuk tidak memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan pribadi," kata dia.
Doli meyakini, praktik demikian akan mendapatkan respons negatif oleh masyarakat. Serta, di era yang serba digital ini akan mudah ketahuan publik.
"Menurut saya praktik seperti itu jadi konyol jadi naif sama dengan akan membuat backfire kepala daerah itu karena tidak ada orang diam," ucapnya.
Praktik menempel stiker wajah pribadi ke bansos ini malah akan menunjukan kapasitas seorang kepala daerah. Berkaitan dengan Pilkada, para petahana ini sedang diuji kemampuan kepemimpinannya menghadapi Covid-19.
"Dalam pandemi covid masyarakat secara langsung tak langsung bisa menilai orang-orang yang sedang memimpin atau mau memimpin mereka," kata Doli.
Baca juga:
Wamendes Budi Arie Minta Kepala Desa Umumkan Penerima Bansos Diumumkan di Balai Desa
Ngotot Tidak Salah, Gubernur Sultra Minta Fotonya di Karung Beras Tak Dipersoalkan
Menko PMK Sebut Data Bansos Bermasalah Tidak Hanya Terjadi di Jakarta
Perbedaan Data Bansos Bikin Menko PMK Bersitegang dengan Gubernur Anies
Politikus PDIP Minta Anies Naikkan Nominal Bansos Sembako DKI Jakarta
Bupati Lumajang Vs Bupati Boltim, Kepala Daerah Harusnya Jangan Adu Mulut Soal Bansos