Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun: Tidak Mengganggu Fiskal Kita

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku pihaknya setuju jika anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Menurutnya, nominal tersebut tidak mengganggu anggaran. 

"Rp71 triliun karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bansos, subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun dan kini sekitar Rp570 triliun," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

"Menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut. Hal tersebut, menjadi kewenangan pemerintah selanjutnya untuk menentukannya. 

"Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kementerian Sosial apakah Kementerian Pendidikan apakah itu Kementerian Kesehatan itu kewenangan pemerintah," ujar dia.

Said menyebut, pihaknya juga akan terus mengawasi terkait program makan bergizi gratis yang menggunakan anggaran hingga Rp71 triliun itu. 

"Betul, tapi kan di dalam memberikan keleluasaan itu kan tidak berarti DPR tidak mengawasi kan pengawasan itu melekat," imbuh Said. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun pada 2025.

"Detail program makan bergizi gratis akan diserahkan tim presiden terpilih, tapi ini sudah disepakati dimulai bertahap," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran disepakati dilakukan secara bertahap. Hal ini sudah melalui konsultasi dan komunikasi dengan presiden terpilih dan nominal yang diumumkan saat ini untuk program makan bergizi gratis atau MBG bertahap yang disepakati hanya untuk tahun anggaran 2025.

Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertahankan defisit RAPBN tetap antara 2,29 persen-2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Hasil penyusunan anggaran untuk program yang dibahas antara pemerintah dengan DPR akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024.