Anggota DPR: TNI Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis
Anggota TNI dan Polri juga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Bukan malah menolaknya.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, sudah sepantasnya anggota TNI dan Polri tidak terlibat diskusi politik praktis. Apalagi jika sampai menjelekkan negara dan pemerintah.
Hal ini menanggapi imbauan Presiden Joko Widodo meminta anggota TNI-Polri tidak mendebat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hasanuddin mengatakan, TNI-Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.
-
Kapan Jokowi mengingatkan TNI-Polri untuk mewaspadai drone perang? Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
-
Siapa yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Kapan Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada ketiga anggota Polri? Presiden Joko Widodo hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta, Senin (01/07).Di kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan atau menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3).
Anggota TNI dan Polri juga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Bukan malah menolaknya.
"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," tegasnya.
Selain soal IKN, Jokowi juga menegur TNI-Polri agar para istrinya tidak mengundang penceramah sembarangan. Karena ditakutkan penceramah tersebut berpaham radikal.
Hasanuddin menilai teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat. "Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca juga:
Memahami Etika Aparat Negara dalam Keseharian
VIDEO: Presiden Jokowi Bongkar Isi WhatsApp Grup TNI dan Polri, Ingatkan Kedisiplinan
DPR Dukung Jokowi Tegur TNI/Polri yang Tolak Ibu Kota Pindah
Soal Pemindahan Markas TNI ke Ibu Kota Nusantara, Kasal: Masih Rapat di Kemenhan
Jokowi Tegur WAG Prajurit, Kasal: Kita Introspeksi TNI Tegak Lurus ke Pemerintah
Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Polri
Kapolri: Kami Keluarga Besar TNI-Polri Loyal kepada Negara dan Kepentingan Nasional