Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan heran Indonesia sudah lima kali menggelar Pemilu. Akan tetapi, kata Anies, baru Pemilu 2024 ini semua pihak mempertanyakan netralitas dari pejabat negara.

"Anda bayangkan coba, kita sudah 5 kali Pemilu, baru tahun ini aja ada pertanyaan soal kenetralan. Sekarang kalau jadi kepala desa, jadi kepala polisi, jadi komandan kira-kira 5-10 tahun nanti ditanyain enggak sama anak-anaknya dulu tahun 2024, bapak termasuk rombongan yang netral atau rombongan yang cawe-cawe?," kata Anies di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, Kamis (25/1).

Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak pada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dia mengingatkan kepada TNI-Polri dan ASN bahwa sumpah mereka di atas segala instruksi atasan.

"Jadi sumpah itu di atas instruksi atasan dan sumpah itu harus dijaga dan saya percaya TNI, Polisi ASN orang-orang yang akan menjaga sumpah itu. Ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga dia harus menceritakan apa yang dikerjakan di tahun 2024 ini," tegas Anies. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjawab normatif ketika ditanya keyakinan Jokowi tidak akan memakai fasilitas negara jika ikut kampanye. Dia mengingatkan, bersikap netral itu sebenarnya tidak membutuhkan usaha berat.

saat disinggung soal apakah nantinya Jokowi yang merupakan seorang presiden tidak akan memakai fasilitas negara jika ikut melakukan kampanye. Menurutnya, netral tidak harus memerlukan effort apapun.

"Jadi menurut saya sudah jalankan saja netralitas, toh ini sedang menceritakan sejarah kok bukan memenangkan salah satu," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," 

kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).

merdeka.com