Anies Saat Debat Capres: Pelanggar Hukum Harus Dihukum, Kalau Dibiarkan Dianggap Benar
Anies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
Anies menegaskan, negara tidak boleh memusuhi satu unsur pun dalam masyarakat.
- Debat Capres, Anies: Ada Milenial Jadi Cawapres, Tetapi Ribuan Milenial Kritik Pemerintah Dihadapi Gas Air Mata
- Anies di Debat Capres: Banyak Aturan Ditekuk Sesuai Kepentingan Penguasa, Hukum Bengkok, Ini harus Diubah!
- Ini Sosok di 'Belakang Layar' untuk Prabowo-Gibran Diskusi Debat Capres Cawapres
- Anies Jawab Tuduhan TKN Prabowo-Gibran Soal Perubahan Debat Capres-Cawapres
Anies Saat Debat Capres: Pelanggar Hukum Harus Dihukum, Kalau Dibiarkan Dianggap Benar
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memastikan akan menindak tegas kelompok yang melakukan persekusi terhadap orang lain. Menurut Anies, setiap pelanggaran hukum tak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dihukum.
Pernyataan Anies ini menjawab pertanyaan dalam debat perdana capres terkait langkah yang harus dilakukan jika ada kasus persekusi terhadap kelompok lain.
Debat perdana ini bertema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi dan kerukunan warga.
“Setiap pelanggaran hukum tak boleh dibiarkan tak dihukum karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar,” kata Anies, Selasa (12/12).
Selain itu, Anies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Dia menegaskan, negara tidak boleh memusuhi satu unsur pun dalam masyarakat.
“Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua, saya, kami mungkin tidak suka atau setuju dengan pemikiran seseorang. Tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara termasuk untuk mengkritik,”
jelas Anies.
merdeka.com
Anies mengatakan, negara harus memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Dia menekankan, negara bukan mengatur pikiran dan perasaan masyarakat. Melainkan mengatur tindakan masyarakat.
“Bila melanggar maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum,”
imbuhnya.
merdeka.com
Respons Prabowo
Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto merespons pernyataan Anies. Prabowo meminta pendapat Anies jika ada kelompok minoritas ingin membangun tempat ibadah namun dipersulit birokrasi.
Anies menjawab Prabowo dengan mengambil contoh pengalamannya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun.
Anies mengklaim berhasil mengatasi masalah pembangunan tempat ibadah yang terjadi 40 tahun lalu.
“Pak Prabowo perlu kami sampaikan ketika kami bertugas di Jakarta maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.