Apa misi Hary Tanoe fasilitasi Setya Novanto bertemu Trump?
Tangan kanan Hary Tanoe sebut tidak ada yang spesial pertemuan antara pimpinan DPR dan Donald Trump.
Perjalanan dinas pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon rupanya diselingi agenda lain yakni bertemu bakal calon presiden AS 2016 dari Partai Republik, Donald Trump. Menurut Anggota DPR Tantowi Yahya yang juga ikut dalam perjalanan dinas ke AS, pertemuan Fadli dan Setya dengan Donald Trump sebenarnya difasilitasi oleh Hary Tanoesoedibjo (HT).
Lalu apa misi HT memfasilitasi Setya Novanto bertemu Trump?
Tangan kanan HT, Arya Sinulingga menilai tak ada salahnya bos MNC Grup itu memperkenalkan Donald Trump dengan pimpinan DPR. Menurut dia, pertemuan itu merupakan bentuk kerja sama HT bersama Trump.
"Iya benar, memangnya kenapa? Itu Donald Trump mitranya HT, sudah kerja sama dengan HT," kata Arya ketika dihubungi, Kamis (10/9) kemarin.
Namun pertanyaan publik justru muncul dalam hal ini, kenapa keduanya menemui Trump dalam kunjungan resmi. Secara diplomatis Arya mengatakan, hal tersebut adalah lumrah sebab HT adalah politisi dan pengusaha.
"Terus kenapa? HT orang politik dan orang bisnis. Kita pertemuan dengan Donald Trump yang orang politik dan bisnis," papar dia.
Menurut dia, pertemuan Setya dan Fadli di kantor Donald Trump tak lain untuk membahas investasi dan memperkuat jaringan politik. "Mendorong investasi dan memperkuat jaringan politik," terang dia.
Namun ketika ditanya tentang kritik Setya dan Fadli yang hadir saat Donald Trump kampanye di depan pendukungnya, Arya menilai, itu tidak ada kaitannya dengan HT.
"Itu enggak urusan sama kita, itu kan sudah masing-masing," kata dia.
Ketika dihubungkan dengan dampak pertemuan dengan Trump yang terkenal rasis itu, Arya menilai, sosok Trump sebenarnya hal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Pimpinan DPR hanya berlaku sebagai perwakilan HT untuk membahas masalah investasi dengan Trump.
"Buku Donald sudah baca? Ada enggak di Gramedia? Kita jadi mitra bisnis sudah lama, intinya adalah enggak ada masalah. Orang berteman dikenalkan. Ini bukan mau bisnis, ini sudah jadi mitranya. Kemarin biasa saja lah, enggak ada sesuatu yang aneh," jelas dia.
Arya pun tak masalah jika nantinya HT dipanggil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjelaskan pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump. "Silakan tidak masalah," tandas dia.
Baca juga:
Bertemu Trump, Fadli Zon didesak minta maaf bukan malah bela diri
Kasus Setya Novanto, MKD bakal panggil HT sampai Donald Trump
Penyelidikan Setya-Trump dimulai, MKD kirim surat ke Setjen DPR
'Novanto dan Fadli Zon bertemu Trump bukan politik bebas aktif'
'Fadli Zon norak ikut kampanye dan selfie dengan Donald Trump'
MPR nilai harusnya Setya dkk nasihati Trump agar tak rasis
Hanura: Kalau MKD nilai Setya dkk bersalah, kocok ulang pimpinan DPR
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.