Apa untungnya Jokowi gaet PAN?
Dengan masuknya PAN (49 kursi), jumlah kursi KIH menjadi 256 kursi di DPR.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam pemerintahan Jokowi-JK syarat dengan kepentingan politik. Bergabungnya PAN dengan partai politik pendukung pemerintah bakal menguatkan suara Koalisi Merah Putih di parlemen.
Namun Ray melihat, masuknya partai berlambang matahari itu ke pemerintah tidak gratis. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan bakal berikan jatah kursi jabatan strategis kepada kader PAN.
"Bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi akan menguntungkan KIH yakni perolehan suara di parlemen. Tentu secara suara semakin besar komposisinya. Sekarang KMP berkurang sekitar 200 sekian. Tentu ini akan menguntungkan Jokowi sebagai presiden yang didukung Koalisi Indonesia Hebat," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/9) malam.
Ray mengatakan, sebaliknya dukungan partai yang dikomandoi Zulkifli Hasan itu dalam pemerintahan tentu tidak cuma-cuma. Menurut Ray, misi politik berupa jatah kekuasaan dan posisi strategis di luar pemerintahan yang akan diberikan Presiden Jokowi kepada kader Partai Amanat Nasional, karena beberapa orang dari PAN menjadi perhatian publik (kompeten), tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pejabat di struktural.
"Mungkin ada langkah-langkah yang diambil presiden Jokowi, cuma tidak dalam waktu dekat ini. Insya allah reshuffle kabinet jilid 2 atau dicari dari posisi lain, bisa jadi ada politikus PAN yang mendapat jabatan staf ahli presiden, atau jadi komisaris di salah BUMN. Karena itu sekali lagi saya tegaskan dukung PAN ke Jokowi tidak gratis," tegasnya.
Ray juga menilai, Zulkifli Hasan lebih moderat lebih condong ke pemerintah, beda dengan anggota KMP lainnya yang sering mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Kalau dari gelagat politik Zulkifli Hasan sebelum menjadi Ketum PAN sudah terlihat condong ke pemerintah ketimbang ke KMP. Tentu ada maksud dibalik itu, Jokowi akan aman posisinya sebagai presiden, karena akan sedikit partai yang mengkritik. Dalam politik itu nggak ada yang gratis," tandasnya.
Seperti diketahui, dengan masuknya PAN ke dalam pemerintahan peta politik di DPR bakal berubah. Selama ini kekuatan KIH di DPR hanya 207 kursi.
Terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai NasDem (35 kursi) dan Partai Hanura (16 kursi). Dengan masuknya PAN (49 kursi), jumlah kursi KIH menjadi 256 kursi di DPR.
Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) kekuatannya tergembosi setelah PAN keluar. Jika dihitung, KMP hanya menyisakan Partai Gerindra (73 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi), dan Partai Golkar (91 kursi).
Sehingga total kekuatan KMP hanya 243 kursi. Itupun dengan catatan PPP dan Partai Golkar tidak masuk angin setelah kedua partai itu mengalami dualisme kepemimpinan.
Baca juga:
PAN merapat KIH, Nasdem sebut belum ada rencana merevisi UU MD3
Zulkifli Hasan sebut parpol gabung pemerintah tak ada kegaduhan
Meski gabung pemerintah, PAN janji tetap gandeng kubu Prabowo
PAN gabung pemerintah, kader di Sumsel marah besar
Ketum PAN: Saya tidak mau berandai-andai soal menteri
PAN akhirnya gabung pemerintah, ini kata Fadli Zon
Yasonna: Kita sambut dengan suka cita masuknya PAN ke pemerintah
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.