Bahas amukan Fahri Hamzah, DPR bakal rapat dengan KPK
Ketua DPR setuju jika kompleks parlemen harus steril dari senjata api.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamuk saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dengan didampingi Brimob bersenjata saat melakukan penggeledahan di tiga ruangan kerja milik Anggota DPR, Jumat (15/1) lalu.
Ketua DPR Ade Komaruddin dapat memaklumi dengan sikap Fahri yang mengamuk itu. Sebab, dia menyatakan Brimob membawa senjata laras panjang memang tak diperbolehkan berada di Kompleks Parlemen.
"Saya pikir Fahri adalah jangan kemudian penggeledahan bawa senjata laras panjang ke parlemen. Ini kan lembaga legislatif yang harus dijaga bersama," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Meski demikian, Ade tak mau menyebut apakah penggeledahan tersebut sesuai SOP ataupun tidak. Untuk membahas hal ini, DPR akan melakukan rapat dengan KPK untuk membahasnya.
"Makanya nanti saya akan masukan agenda rapat pimpinan kemudian tentukan jadwal dengan KPK untuk koordinasi agar semua tidak simpang siur," ujarnya.
Dalam rapat dengan KPK tersebut nantinya, Politikus Golkar itu juga mengutarakan akan sekaligus membahas tentang revisi UU KPK.
"Saya mau sampaikan sekarang mungkin akan koordinasi sekaligus bahas lain yang jauh lebih penting, misal rencana amandemen UU KPK, kita tuntaskan banyak hal," ujarnya.
Baca juga:
Politisi Gerindra sebut sikap Fahri Hamzah semprot KPK sudah tepat
Bantah Fahri Hamzah, KPK sebut penggeledahan bersenjata sesuai SOP
Pimpinan Komisi III DPR sindir KPK: Akhirilah mengedepankan sensasi
Ini jawaban Polri soal protes Fahri Hamzah Brimob bawa laras panjang
Kapolri sebut Brimob bersenjata geledah ruang anggota DPR tak salah
KPK geledah bawa Brimob bersenjata, Ketua DPR ngadu ke Polri
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Kenapa KPK menggeledah rumah kader PDIP di Jatim? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.