Bahas PKPU, Mendagri temui ketua DPR
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tjahjo mengaku kedatangannya untuk membahas beberapa persoalan dengan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, salah satunya yaitu mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tjahjo mengaku kedatangannya untuk membahas beberapa persoalan dengan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, salah satunya yaitu mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"(Revisi PKPU) saya akan menanyakan kepada Ketua DPR, itu bagaimana," kata Tjahjo pada Jumat (6/4).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
Pihaknya dapat menerima pandangan dari Ketua KPU, Arief Budiman mengenai adanya revisi PKPU. Namun, kata dia, hal itu harus didiskusikan pula bersama DPR.
"Itu samalah kayak wartawan yang terus komplain mengenai politik dinasti, UU sudah mengatur dulu, tapi dibatalkan MK. Jadi saya sebagai Mendagri mau diskusi dengan Ketua DPR bagaimana baiknya," jelas Tjahjo.
Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut kedatangannya untuk membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Kalau perlu satu tahun dua UU cukup, asal ada manfaat buat masyarakat luas tidak harus 10 UU, 20 UU. Itu salah satunya kita ingin memangkas merampingkan aturan yang ada," jelas Tjahjo.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Komisi II DPR dorong KPU tegas atur larangan libatkan anak-anak saat kampanye
Uji publik rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019
KPU prihatin lembaga pemantau minim di Pilkada Serentak 2018
Tak cocok dengan calon tunggal di Pilkada jangan Golput, coblos kotak kosong
KPU gelar uji publik rancangan PKPU tentang Pilpres dan Pileg