Bahaya gerakan #2019GantiPresiden di Indonesia

Gerakan tagar 2019GantiPresiden masif dilakukan menjelang Pemilihan Presiden 2019 nanti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merupakan inisiator aksi ini.

2018-09-07 16:09:04

Gerakan tagar 2019GantiPresiden masif dilakukan menjelang Pemilihan Presiden 2019 nanti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merupakan inisiator aksi ini.

Aparat keamanan melarang deklarasi gerakan ini ketika akan dilakukan oleh Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur. Alasan pelarangan karena khawatir terjadi bentrok antara massa pro dan kontra.

Direktur Lembaga Daulat Bangsa, Soffa Ihsan melihat ada misi politik untuk mengganti sistem di balik gerakan tersebut. Dia khawatir langkah itu merusak demokrasi yang sudah ada di Indonesia. Soffa mencontohkan gerakan seperti itu terjadi di Mesir pada 2013 lalu.

"Gerakan seperti ini harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terjadi di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/9).

Soffa menduga Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah ikut 'bermain' dalam gerakan ini. Menurutnya, gerakan itu bukan untuk perubahan menjadi lebih baik.

"Ini adalah gerakan politik ekstrem yang dimainkan oleh PKS yang dalam satu periode tidak memegang kekuasaan," tuturnya.

Menurutnya, kalau sampai gerakan ini ditunggangi kelompok HTI berbahaya untuk persatuan di Tanah Air. "Pastinya mereka hanya memanfaatkan tagar ini untuk membuat Indonesia antar-rakyatnya yang terbelah ke dalam dua dukungan mengalami benturan," tandasnya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pergantian presiden itu sesuai dengan masa jabatan yakni lima tahun kerja. Hal itu pun terjadi ketika peralihan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo (Jokowi).

Dia melihat aksi #2019GantiPresiden telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, Sekjen PDIP ini tak menjelaskan maksud kelompok disebutkannya tersebut.

"Ini ada upaya-upaya memvacumkan itu ya, sehingga mari kita hadirkan kampanye menyampaikan gagasan kreatif bukan buat gerakan-gerakan apalagi disinyalir itu ditunggangi kelompok tertentu," tuturnya.

Mardani Ali Sera membantah gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi kepentingan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyebut gerakan ini sama sekali tidak ada afiliasi dengan HTI maupun partai politik.

Pernyataan tersebut menanggapi viralnya spanduk gerakan #2019GantiPresiden dengan logo HTI. Dalam spanduk tersebut juga terdapat logo PKS.

"Itu ada PKS-nya juga. Di banyak tempat tidak ada ditempel PKS, tempel Gerindra enggak ada. Kita enggak bawa partai di sini dan tidak bawa HTI. Boro-boro HTI. FPI juga enggak," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Selain di Surabaya, hari ini muncul lagi spanduk khilafah yang dialamatkan kepada PKS di beberapa titik di Depok, Jawa Barat. Kader PKS Depok pun langsung menurunkan spanduk fitnah tersebut.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa mengungkapkan, spanduk-spanduk PKS mendukung sistem khilafah sudah muncul berbulan-bulan lalu. Tetapi, sampai muncul lagi saat ini belum ada kemajuan berarti dari aparat kepolisian.

"Mabes Polri mengeluarkan pernyataan akan mengusut ini sejak tiga bulan lalu. Teman-teman PKS Jakarta juga sudah melaporkan spanduk fitnah khilafah ini ke polisi beberapa bulan silam. Sampai sekarang muncul lagi, belum ada laporan perkembangan kasus," kata Ledia melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (7/9).

Baca juga:
Sekjen PAN: Kami tidak tahu agenda dan program #2019GantiPresiden
Debat keras Ngabalin di TV sampai copot peci
Jalan sehat dihadiri Ahmad Dhani dan Neno Warisman berlanjut meski tak dapat izin
Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi
Ganjar Pranowo: Capres sudah jelas ada 2, ganti presiden itu maksudnya apa?
Polisi siagakan 2.500 personel antispasi aksi tak berizin di Solo

(mdk/did)