Balas budi dan kekeluargaan sulit dihilangkan di pemerintahan

Padahal, seharusnya pejabat daerah yang dipilih karena memang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Irham Dilmy menyebut setiap calon kepala daerah telah menyiapkan kabinet bayangan sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar. Irham bahkan yakin sebagai bentuk balas budi, calon kepala daerah pun menjanjikan posisi strategis kepada orang-orang yang memiliki peran penting untuk kemenangannya.

"Sebelum Pilkada, kabinet bayangan sudah ada. Ini semacam program balas budi dari si calon," kaya Irham dalam diskusi bertajuk 'Pelantikan Kepala Daerah = Pergantian Pejabat Daerah?' di Jakarta, Sabtu (20/2).

Irham menganggap sejauh ini budaya kekeluargaan di pemerintahan masih sulit dihilangkan, khususnya di daerah-daerah. Padahal, seharusnya pejabat daerah yang dipilih karena memang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik.

"Susah bagi kita menghilangkan kekeluargaan di pemerintahan, khususnya di daerah. Kalau di pemerintahan harusnya kembali ke kompetensi dan rekam jejak," ujar dia.

"Jangan hanya kenal saudara rekan dekat. Posisi kami bertugas melindungi orang enggak boleh dibedakan, enggak boleh dizolimi," tambah dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyatakan sebagus apapun program yang dicanangkan kepala daerah tidak akan berjalan baik jika sistem kekeluargaan dan balas budi masih mengakar di setiap Pilkada.

"Sebagus apapun program dia belum tentu akan jalan, kita punya banyak program tapi pelaksanaannya enggak ada gairah yang sama dengan kita," tandas dia.

Baca juga:
Ini syarat parpol boleh dukung calon independen
KPU minta poin-poin ini jadi prioritas revisi UU Pilkada
Pesan Jokowi ke Gubernur terpilih: Jangan bekerja di belakang meja
Pilkada masih tahun depan, Polda Aceh mulai bersiap dari sekarang
Kepala daerah baru terjerat korupsi, proses hukum tetap berjalan