Bamsoet: Demokrasi zaman now harus junjung tinggi etika dan hukum
Bamsoet: Demokrasi zaman now harus junjung tinggi etika dan hukum. DPR juga mendorong penyelenggara pemilu dan instansi keamanan melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Pilkada Serentak 2018 menjadi ajang bagi para kontestan untuk adu gagasan. Mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 untuk mengedepankan hukum dan etika.
Bamsoet menyatakan itu ketika menyampaikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center dalam rangka pemenangan duet Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2018 di Solo, Rabu (21/3). Menurutnya, demokrasi tanpa dibarengi penegakan hukum akan memunculkan anarki.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi zaman now tidak boleh begitu. Demokrasi zaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum," ujarnya.
Acara itu juga dihadiri politikus dari sejumlah partai. Antara lain Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang juga ketua DPC PDIP Surakarta, anggota Fraksi Golkar DPR RI Firman Soebagyo dan Misbakhun, anggota Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni.
Bamsoet menegaskan, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada. Selain itu, DPR juga mendorong penyelenggara pemilu dan instansi keamanan melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan.
"DPR telah bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," sebutnya.
Bamsoet memprediksi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 masih akan diwarnai isu politik uang dan identitas. Jika kedua isu itu tidak dikelola dengan baik, sambungnya, maka akan menurunkan kualitas demokrasi.
"Pemimpin yang lahir dari proses yang demikian sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan," katanya.
Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para kontestan. Menurutnya, para kontestan harus bisa menjadikan gagasan, ide, program serta visi dan misi sebagai sajian utama.
"Sehingga masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi," sambungnya.
Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019 yang menyerentakkan pemilihan legislatif dan presiden bisa menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu mengembangkan demokrasi yang berkualitas.
"Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat," tandas Bamsoet.
Bamsoet menegaskan pilkada tidak sekadar mengantar calon menjadi gubernur, bupati ataupun wali kota saja. Sebab, kemenangan di pilkada harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan," katanya.
(mdk/eko)