Banyak DPT ganda, Ketua DPR desak KPU bersihkan pemilih fiktif
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membersihkan data ganda daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Menurutnya, DPT harus benar-benar valid demi menjamin pemilu yang demokratis dan bersih dari praktik curang.
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membersihkan data ganda daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Menurutnya, DPT harus benar-benar valid demi menjamin pemilu yang demokratis dan bersih dari praktik curang.
Permintaan itu sebagai respons Bamsoet atas temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten/kota. Mengutip analisis Bawaslu, Bamsoet menyebut jumlah data ganda dalam DPT bisa mencapai 1,3 juta.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
"Mendorong KPU untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT dan menginformasikan hasilnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Tidak boleh ada penyalahgunaan hak pilih," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (10/9).
Wakil rakyat dari Partai Golkar yang hari ini berulang tahun itu juga meminta KPU lebih cermat dalam menyisir daftar pemilih. Bamsoet mengingatkan KPU agar memperhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.
"Mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih," katanya.
Oleh karena itu Bamsoet mendorong KPK melakukan pemutakhiran data pemilih. "Agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu," pungkasnya.
Baca juga:
Ketua DPD Golkar sebut ada lima masalah terkait DPT di Bogor
Bawaslu sebut data pemilih ganda Pemilu 2019 bisa terus bertambah
Mendagri tegaskan tak ada pemilih ganda jika KPU pakai DP4 Kemendagri
Dugaan 25 juta pemilih ganda, KPU-Bawaslu-parpol akan cek bersama
Koalisi Prabowo tak ingin penggelembungan DPT dimaanfaatkan oknum KPU
Koalisi Prabowo-Sandi dan KPU akan sisir temuan 25 juta pemilih ganda
KPU gelar rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional