Baru dibuat Jokowi, tim independen sudah diserang DPR
PKS sebut Jokowi buang-buang waktu bikin tim independen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Jokowi menjelaskan pembentukan tim untuk memberikan masukan kepadanya.
"Ya kan enggak apa-apa kan. Wantimpres juga kasih pertimbangan. Kemudian tim (independen) juga berikan masukan-masukan. Semakin banyak masukan semakin baik," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/1).
Tim awalnya beranggotakan tujuh, berasal dari berbagai latar belakang profesi. Lantas dalam perkembangannya, jumlah tim bertambah dua, sehingga total ada sembilan anggota.
Mereka adalah mantan Wakapolri Oegroseno, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Guru Besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Erry Riana, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii, Sosiolog Imam Prasodjo, dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.
Dari sembilan anggota, Syafii Maarif diangkat sebagai ketua tim independen. Sedangkan Wakil Ketua Jimly dan Sekretaris Hikmahanto.
"Kita pilih yang paling tua jadi ketua Pak Syafii Maarif," kata Jimly.
Baru juga sehari terbentuk, tim independen sudah mendapat serangan dari politikus senayan. Siapa saja mereka? Berikut ulasan merdeka.com:
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
Politikus PDIP: Tim independen bisa jadi bola panas bagi Jokowi
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang berharap tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja objektif. Selain itu, mereka dituntut melepas kepentingan pribadi dalam menangani masalah yang terjadi antara Polri dan KPK.
Jika salah mengambil keputusan, malah menimbulkan bola liar dan menambah kisruh di dua institusi itu.
"Karena kalau tim ini lakukan investigasi ternyata pekerjaan mereka menyimpang, maka akan menimbulkan bola liar," kata Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
PKS sebut Jokowi buang-buang waktu bikin tim independen
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, tim independen yang ditunjuk oleh Jokowi tidak perlu dibentuk secara formal. Mengingat, Presiden memiliki Wantimpres dan Staf Presiden untuk membantunya memberikan masukan dalam mengambil keputusan.
"Tim independen tidak perlu diformalkan. Sebab Presiden punya Wantimpres, punya staf presiden," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut Presiden Joko Widodo membuang waktu dengan membentuk tim independen. Seharusnya keberadaan Wantimpres dan Staf Kepresidenan dioptimalkan.
"Menurut saya Presiden buang-buang waktu. Terlebih banyak yang ragu dengan indepedensi tim itu. Jadi lebih baik Presiden lebih mendengarkan Wantimpres dan Staf Presiden," katanya.
Desmond curiga tim independen hanya dijadikan bumper Jokowi
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menaruh curiga dengan tim independen yang dibentuk Jokowi, untuk penyelesaian kasus Polri dengan KPK.
Menurutnya, keberadaan tim independen bakal dijadikan 'bumper' Jokowi untuk menghadapi kritikan masyarakat. Karena seolah-olah tim itu ditunjuk untuk membuat kebijakan.
"Saya pikir ini cuma bemper. Hari ini kita perlu ketegasan Jokowi, terlepas dari situasi ini (kisruh Polri dengan KPK)," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Jika hal itu terjadi, politikus Gerindra itu merasa kasihan karena tim tersebut sudah mencoba bekerja secara maksimal.
"Kasihan mereka, sudah bekerja serius, akhirnya cuma jadi bemper Jokowi, agar seolah-olah minta masukan tokoh-tokoh ini," ucapnya.