Bawaslu diminta intai posko pemenangan kandidat Pilpres
Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah ini menyarankan Bawaslu juga menggandeng banyak instrumen untuk mengawasi Pilpres. Misalnya Polri dan Kejaksaan. Adi ingin ada skema layaknya razia logistik sogokan di jalan dua minggu sebelum hari pencoblosan.
Pengamat Politik Adi Prayitno meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) diperketat dalam proses Pilpres 2019 sampai hari pemilihan calon. Dia meminta Bawaslu mengintai posko pemenangan kandidat Pilpres. Hal ini guna mencegah praktik 'politik kardus' atau politik uang.
"Bawaslu ke depan itu intailah markas markas pemenangan capres dan cawapres, karena dari situlah semua kardus dibawa, kantor partai politiknya, basecamp relawannya, dan basecamp pemenangannya. Itu yang harus diintai," katanya dalam diskusi babak baru politik kardus, di D'Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Pasalnya, kata Adi, posko pemenangan merupakan muara dari strategi kampanye, door to door campaign, hingga logistik pemenangan. Maka dari itu fungsi pengawasan Bawaslu harus ketat.
Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah ini menyarankan Bawaslu juga menggandeng banyak instrumen untuk mengawasi Pilpres. Misalnya Polri dan Kejaksaan. Adi ingin ada skema layaknya razia logistik sogokan di jalan dua minggu sebelum hari pencoblosan.
"Jadi dua minggu sebelum pencoblosan dilakukan razia secara masif, mulai dari pusat hingga daerah, periksalah semua orang, periksalah semua kendaraan yang dicurigai membawa logistik kardus," pintanya.
"Kalau ini tidak dibegitukan orang akan gampang politik kardus dimana mana, apalagi kecenderungan masyarakat kita saat ini senang tuh didatangi yang kardus kardus. Kan rusak negara kita kalau begini," tandas Adi.
Baca juga:
Hapus DPT ganda, Bawaslu coret 10.683 data pemilih
Temuan bertambah, koalisi Prabowo sebut ada 8,1 juta pemilih ganda
DPR minta KPU petakan daerah rawan data pemilih ganda
Demokrat minta Bawaslu periksa iklan Jokowi sebelum film diputar di bioskop
DPT ganda, Bawaslu Paluta temukan 1 nomor induk kependudukan digunakan 47 orang