Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan dirinya tetap netral di Pilpres 2024. Namun, Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.

Ma'ruf Amin menyampaikan ini ketika diminta tanggapan soal presiden maupun menteri boleh berkampanye, namun di sisi lain banyak yang menilai hal itu tidak etis.

"Sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral, perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Ma'ruf Amin menyebut, secara aturan memang presiden maupun menteri dibolehkan untuk berkampanye. Soal ini, Ma'ruf Amin mengembalikan penilaian kepada publik.

Yang jelas, Ma'ruf Amin menekankan saat ini berada di posisi netral terkait pilihan politik 2024. Baginya, urusan pilihan politik adalah kerahasiaan personal.

"Saya sekarang memposisikan diri netral, saya kira gak ada masalah ya, ini bukan perbedaan dengan presiden, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral, jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti," tutup Ma'ruf Amin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan bahwa Presiden boleh memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Jokowi menegaskan dirinya boleh berkampanye.

Jokowi menjawab itu saat ditanya soal menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik tetapi menjadi bagian dari tim sukses di pemilu 2024.

"Kan ini hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak! boleh," kata Jokowi Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Namun Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyebut dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Kepala Negara lalu ditanya apakah bisa memastikan tidak ada Konflik kepentingan. Dia menjawab, yang jelas dalam aturan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucap Jokowi.