Berapa uang negara yang dikeluarkan buat danai partai politik?
Berapa uang negara yang dikeluarkan buat danai partai politik? Awalnya, Kemendagri mengajukan kenaikan sebesar Rp 5.400 per suara, tapi usulan ini ditolak oleh Kementerian Keuangan hingga muncul angka Rp 1.000. Wacana tersebut pun menuai pro kontra. Tidak sedikit pegiat antikorupsi yang menolak kenaikan ini.
Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik. Nantinya, partai tak lagi mendapatkan jatah dari negara sebesar Rp 108 per suara, tapi naik menjadi Rp 1.000 sesuai hasil pemilu legislatif tiap lima tahun.
Awalnya, Kemendagri mengajukan kenaikan sebesar Rp 5.400 per suara, tapi usulan ini ditolak oleh Kementerian Keuangan hingga muncul angka Rp 1.000. Wacana tersebut pun menuai pro kontra. Tidak sedikit pegiat antikorupsi yang menolak kenaikan ini.
Namun, sejumlah politisi, seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon meyakini, kenaikan dana parpol mampu menekan angka korupsi yang kerap dilakukan politisi. KPK sendiri setuju dengan kenaikan dana parpol, tapi dengan catatan, digunakan secara transparan dan akuntabel.
Bahkan, Fadli Zon menilai, angka Rp 1.000 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol di Indonesia. Dia melihat, negara mampu membiayai parpol jika kenaikan mencapai Rp 10 ribu per suara.
"Saya pernah sampaikan ini tahun lalu ke Presiden itu Rp 5-6 trilun dari total Rp 2.100 trilun. Saya rasa itu sangat wajar, karena parpol juga bagian dari demokrasi politik kita. Masih banyak," ujanya.
Lalu berapa yang akan dikeluarkan negara untuk parpol setiap tahunnya dengan aturan baru ini?
PDIP misalnya, partai pemenang Pemilu 2014. Saat itu mendapatkan suara sah nasional sebesar 23.681.471 suara atau (18,95 persen). Jadi nantinya, PDIP dapat gelontoran dana segar dari negara sebesar Rp 23.681.471.000.
Golkar, menjadi partai pemenang kedua tahun 2014. Partai pimpinan Setya Novanto ini memperoleh 18.432.312 suara atau (14,75 persen). Sehingga, dengan aturan baru, Golkar dapat dana dari negara senilai Rp 18.432.312.000 tiap tahunnya nanti.
Gerindra pada 2014 lalu memperoleh 14.760.371 suara atau (11,81 persen). Dengan demikian, partai pimpinan Prabowo Subianto ini akan dapat kucuran uang negara sebesar Rp 14.760.371.000 setiap tahunnya.
Demokrat mendapatkan suara sah nasional sebanyak 12.728.913 suara atau (10,19 persen). Sehingga, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini akan dapat bantuan dana dari negara sebanyak Rp 12.728.913.000 tiap tahun.
Berikutnya adalah PKB yang pada pemilu 2014 dapat suara nasional sebesar 11.298.957 suara atau (9,04 persen). Dengan begitu, partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini berhak mendapatkan Rp 11.298.957.000 nantinya.
Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 9.481.621 suara atau (7,59 persen). Sehingga, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini akan mendapat kucuran uang negara sebesar Rp 9.481.621.000 tiap tahunnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada hajatan pemilu 2014 memperoleh suara sah nasional sebesar 8.480.204 suara atau (6,79 persen). Sehingga nantinya, partai pimpinan Sohibul Iman akan mendapatkan dana Rp 8.480.204.000 dari negara.
Berikutnya yang dapat gelontoran dana yakni Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh ini pada 2014 memperoleh 8.402.812 suara atau (6,72 persen). Sehingga total dana parpol untuk NasDem yakni Rp 8.402.812.000 tiap tahun.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dapat kucuran dana parpol. Pada 2014 lalu, partai pimpinan Romahurmuziy ini memperoleh 8.157.488 suara atau (6,53 persen). Sehingga, PPP akan dapat Rp 8.157.488.000 setiap tahunnya.
Partai Hanura menjadi partai yang paling sedikit mendapatkan kucuran dana parpol karena berada paling buncit di urutan partai yang lolos ke parlemen. Pada 2014, partai yang baru saja diambil alih oleh Oesman Sapta Odang (OSO) ini dapat 6.579.498 suara atau (5,26 persen). Sehingga Hanura berhak dapat dana parpol sebanyak Rp 6.579.498.000 tiap tahun.
Jika merujuk pada hasil Pemilu Legislatif 2014, maka total uang yang harus dikeluarkan oleh negara untuk partai politik melalui aturan baru nanti yakni Rp 122.003.647.000 miliar.
Baca juga:
Anggaran naik, Golkar minta pengurus parpol rajin lapor harta
Demokrat tak yakin kenaikan dana parpol hilangkan money politics
Fahri klaim dana parpol naik bisa cegah kader cari uang haram
Demokrat: Tambahan dana parpol bukan buat beli mobil & bangun gedung
Anggota Pansus bantah ada barter dana parpol naik dengan RUU Pemilu
Dana parpol naik, PAN juga minta biaya saksi biar KPK tak penuh
Setuju dana parpol naik, tapi KPK ingatkan hal-hal ini
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.