Bertemu Jokowi, Ketua MPR Pastikan Tak Ubah Pemilihan Presiden dan Periode Jabatan
Saat bertemu Joko Widodo atau Jokowi, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku membahas rencana amandemen UUD 1945. DIa memastikan proses pemilihan presiden tidak berubah. Termasuk periode jabatan presiden.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo baru saja mengirimkan undangan resmi pelantikan presiden terpilih kepada Joko Widodo. Sebelumnya, Ketua MPR dan rombongan sudah terlebih dulu bertemu wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.
Saat bertemu Joko Widodo atau Jokowi, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku membahas rencana amandemen UUD 1945.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
"Kepada Pak Presiden, meyakinkan beliau. Sebagai pimpinan MPR saya jamin bahwa amandemen tidak akan menjadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amandemen. Yang didalami adalah aspirasi terhadap pembangunan dan ekonomi bangsa," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/10).
Bamsoet juga menyampaikan bahwa amandemen tidak akan mengubah pemilihan presiden sebagai mandataris MPR.
"Saya katakan juga bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR. Dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR," ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, cukup Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang terakhir menjadi mandataris MPR. "Cukup Megawati Soekarnoputri yang jadi mandataris MPR terakhir pada tahun 2002,” ujarnya.
Dia menuturkan, pada pertemuan pagi tadi tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi. "Kalau tidak bicara soal politik maka tidak ada pembahasan perpanjangan masa jabatan jadi cukup 5 tahun dan 2 periode," tegasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wacana Amandemen UUD 1945, Bamsoet Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden