Berubah sikap, Fraksi Gerindra kirim wakilnya ke Pansus Angket KPK
Berubah sikap, Fraksi Gerindra kirim wakilnya ke Pansus Angket KPK. Fraksi partai Gerindra memutuskan untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pihaknya telah mengetahui bahwa Pansus bisa terbentuk meski tidak semua fraksi mengirimkan perwakilan.
Fraksi partai Gerindra memutuskan untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pihaknya telah mengetahui bahwa Pansus bisa terbentuk meski tidak semua fraksi mengirimkan perwakilan. Untuk itu, Sodik menyebut jika Gerindra tidak mengirimkan anggota justru akan menimbulkan kerugian.
"Setelah dikaji dan disepakati bersama ternyata bahwa pansus bisa jalan terus tanpa lengkap semua fraksi. Dengan situasi dan kondisi ini maka bisa jadi kerugian jika kami tidak kirim utusan," kata Sodik saat dihubungi, Rabu (17/5).
Sodik menuturkan pihaknya ingin mengawal proses angket KPK agar materi dan substansinya tidak melebar. Kendati demikian, Gerindra akan tetap konsisten menolak angket KPK.
"Kita akan ngawal. Siapa tahu bisa mempengaruhi dengan melobi dan lain-lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut proses telah sampai pada penyerahan nama-nama perwakilan dari tiap fraksi. Syarat kuorum pembentukan Pansus, lanjutnya, dihitung hanya dari fraksi-fraksi yang mengirimkan anggota.
"Kuorum dari yang mendaftar. Enggak ada istilah lagi enggak ngirim. Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja," ujar Fahri.
Dia mengingatkan fraksi-fraksi yang tidak mengirimkan angket tidak akan bisa mengikuti rapat Pansus. Akibatnya, fraksi yang menolak tidak bisa menentukan sikap terkait subtansi dan materi angket yang ditanyakan kepada KPK.
"Kalau enggak ngirim dia enggak bisa rapat. Enggak bisa rapat enggak bisa nentukan arah," jelas dia.
Fraksi Gerindra sendiri sebelumnya menyatakan menolak hak angket itu dan tidak akan mengirimkan wakilnya dalam pansus. Namun kini sikap itu berubah.
Baca juga:
Soal angket KPK, pimpinan DPR tunggu sikap resmi fraksi di Pansus
Politisi NasDem sebut Gerindra dan Demokrat penggagas angket KPK
Taufik Kurniawan: PAN tak akan kirim anggota di Pansus Angket KPK
Fraksi Hanura: Angket KPK tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi
Agung Laksono soal angket KPK: Kalau tidak utuh ngapain diterusin?
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).