BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi
Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu adanya audit APBN era Presiden Joko Widodo jika capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu adanya audit APBN era Presiden Joko Widodo jika capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019.
"Saya dari kalau saya disebut bagian dari BPN maka BPN tidak pernah mempunyai pemikiran begitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024? Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional, atau setara dengan 58,6%. Keduanya juga dilaporkan unggul di 36 Provinsi.
Indonesia sudah memiliki sistem sekaligus instrumen hukum untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran atau penyelewengan APBN. Instrumen hukum itu bisa melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran misalnya KPK bisa masuk. Tanpa harus dikaitkan ini Prabowo menang atau kalah. Tanpa dikaitkan ini adalah rezimnya Pak Jokowi," ungkapnya.
Politikus PKS ini berharap lembaga penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan memproses penyelewengan hukum. Serta melakukan audit pada setiap rezim.
"Bahkan juga terhadap rezim Pak Prabowo nanti pun juga harus diawasi jangan kemudian nanti rezim Pak Prabowo menang kemudian enggak ada audit enggak juga. Hukum berlaku pada siapapun tanpa membedakan di rezim manapun," ucapnya.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.
Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.
Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.
"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.
Baca juga:
Sandiaga di Depan Warga Buleleng: 8 Hari ke Depan, Kita Sambut Indonesia Menang
BPN Prabowo Sebut Hasil Audit APBN Era Jokowi Nantinya akan Diserahkan ke DPR
Kampanye saat Hujan Deras, Sandiaga Bilang 'Kesehatan Nomor 1, Presiden Nomor 2'
Hujan Deras, Massa Pendukung Semangat Dengar Sandiaga Orasi
Sandiaga Lebih Percaya Survei Internal BPN Meski Tertinggal Sedikit dari Petahana