BPN Prabowo Sebut Kartu Prakerja Strategi Jokowi Ambil Suara Pengangguran
"Salah satu strategi 01 untuk menaikan elektoral dari pengangguran. Angka pengangguran terbuka sekarang mencapai 7 juta orang," kata Nizar
Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Moh Nizar Zahro mengkritik 3 kartu sakti yang dijanjikan calon Presiden petahana Joko Widodo. Salah satu yang disoroti adalah kartu prakerja. Menurutnya, program itu hanya strategi untuk mengambil suara para pengangguran.
"Salah satu strategi 01 untuk menaikan elektoral dari pengangguran. Angka pengangguran terbuka sekarang mencapai 7 juta orang," kata Nizar melalui keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (7/2).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
Dia program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
Ditambah, kata Nizar, UU nomor 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan Perpres 129 tahun 2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani jokowi tidak ada 3 program sakti itu, termasuk Kartu Prakerja.
"Kalau mau tunaikan janji tahun 2014 angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya. Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi menilai adanya program 3 kartu itu hanya instrumen menyenangkan semua orang dengan cara menyebar subsidi, bansos atau BLT sebanyak-banyaknya. "Menunjukkan jalan pintas, dengan semangat mengejar populisme," kata Kusfiardi.
Menurut dia, seluruh program bansos Jokowi bukan hanya mereduksi makna bantuan sosial tapi juga bertentangan amanat konstitusi UUD 1945. Bahkan, Kusfiardi menganggap bansos digunakan untuk mengakali kinerja Jokowi terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan.
Dia menyebut 3 kartu sakti Jokowi nantinya berpotensi membebani APBN. Hal ini dianggap rasional karena pemerintah kerap berutang untuk menutup anggaran rutin.
"Sekarang saja untuk menutup anggaran rutin, pemerintah harus utang. Jelas rencana kartu-kartu dan termasuk pra-kerja akan butuh dana. Masa iya mau diambilkan dari utang lagi," tandas dia.
Sebelumnya, Jokowi kembali menjanjikan sejumlah program bagi-bagi kartu kepada masyarakat Indonesia. Program itu akan dia jalankan bila terpilih kembali pada pemilihan presiden (Pilpres) 17 April mendatang.
Sejumlah program kartu yang dijanjikan Jokowi antara lain Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja. Setelah sebelumnya membagikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah Kartu Pra-Kerja dan Kartu Pra-Kerja.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, mengaku pihaknya masih mengkaji rencana program kartu Prakerja untuk pengangguran Indonesia. Kartu ini merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Jokowi.
"Nanti, kita masih kaji dulu dalam waktu sesegera mungkin. Tapi intinya bahwa pendekatan itu menjawab problem riil dari ketenagakerjaan kita," kata Menteri Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
Menurut dia, salah satu hal yang saat ini masih dikaji yaitu, apakah para penerima kartu Prakerja ini akan diberikan sejumlah uang hingga pemberian pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan. "Ya kalau bahasa beliau (Jokowi), kan honor ya, nanti kita kaji lah. Misalnya konkretnya seperti apa? Ada semacam insentifnya?" ucapnya.
Kendati begitu, Menteri Hanif mengatakan bahwa tujuan utama dari program kartu prakerja bukan fokus pada pemberian gaji, melainkan memberikan pelatihan kerja bagi para pengangguran lulusan SD, SMP, SMA/SMK ataupun korban PHK. Pelatihan yang diberikan nantinya akan berfokus pada perbaikan dan peningkatan keahlian, sesuai dengan bidang yang dikuasai.
Baca juga:
Influencer Se-Bandung Kumpul Berdiskusi Soal Kampanye Kreatif Prabowo-Sandi
Kubu Prabowo: Robertus Robet Tak Berniat Hina TNI, Hanya Kritik Wacana Dwifungsi
Prabowo Janji Turunkan Harga Listrik dan Sembako, Tidak akan Impor
Prabowo: Tiap 5 Tahun Mau Pemilu Janji Melulu, Kalau Berkuasa Lupa Janjinya
Kubu Prabowo: Kartu Prakerja Ancaman Nyata Bagi APBN