Cak Imin Tegaskan Bansos Atas Nama Pejabat itu Kebohongan dan Pembodohan

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai bantuan sosial atau bansos merupakan kewajiban konstitusi untuk membantu masyarakat miskin. Maka itu, bansos yang mengatasnamakan seseorang atau pejabat, merupakan suatu kebohongan dan pembodohan.

"Kalau ada yang bilang bansos itu atas kebaikan seseorang pejabat atau atas kebaikan si X atau C, itu adalah kebohongan dan pembodohan karena bansos itu adalah hak rakyat yang memang harus kewajiban negara untuk memberikannya," ujar Cak Imin di acara Slepet Imin di Jakarta, Minggu (7/1).

Wakil ketua DPR ini mengatakan, bansos itu menggunakan anggaran negara atas persetujuan antara DPR dan pemerintah. Sehingga jangan diatasnamakan oleh individu saja.

"Saya orang di DPR bansos itu diketok oleh pemerintah bersama DPR dalam menentukan anggaran ini, bukan persoalan atau atas nama seseorang itu betul-betulan rakyat betul-betul digunakan untuk rakyat bukan karena kebaikan DPR," ujar Cak Imin.

Sementara itu, ketua umum PKB ini menginginkan bansos ditingkatkan kualitasnya apabila terpilih. Serta keakuratan data penerima bansos perlu diperbaiki.

"Soal semakin baik yang semakin mengecil orang yang menerima tapi bahwa karena itu kewajiban negara kita harus benar-benar mengalokasikannya. Ada tiga hal ya yang pertama datanya harus akurat menerima bansos dan terus ditambah, dua kualitas bansos yang terus ditambah karena inflasi dan segala macam, kemudian jumlah penerimanya itu semakin berkurang semakin bagus. Tandanya semakin sejahtera," pungkasnya.