Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap mahalnya biaya politik di Jakarta. Nilainya hingga menyentuh Rp40 miliar.

Para calon legislatif (Caleg) yang tidak memiliki uang atau miskin masa depan politiknya agak suram.

Mulanya, Cak Imin menanggapi pidato mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj terkait bahaya politik uang di acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta, Jumat (11/8) malam.

"Apa yang disampaikan kiai Aqil Siroj soal money politics, politik uang yang kaya yang berkuasa yang menang yang punya duit itu terbukti di lapangan dengan baik," kata Cak Imin.

"Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin pasti masa depannya agak suram," sambung dia.

Padahal, Cak Imin berharap agar banyak para aktivis bisa lolos ke Senayan. Namun, hal itu tak pernah terjadi karena terkendala biaya politik. Selain itu, dia mengaku prihatin dengan calon DPR RI yang maju dari daerah pemilihan Jakarta yang membutuhkan biaya politik yang mahal. Biaya politik menurutnya bisa mencapai Rp 40 miliar pada pemilu. "Di Jakarta ini teman-teman yang jadi tiga-empat kali itu, itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta. Cost-nya sekitar 40 miliar, ada yang 20 miliar enggak jadi, ada yang 25 miliar enggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliranya," ungkapnya.

"Souvenir harian itu kira-kira rata-rata RT-RT, di rumah-rumah rata-rata souvenirnya kulkas, kalau Bu Anggi souvenirnya baju kaos, kerudung, kerudung 10 ribuan," tambah Cak Imin.

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara. "Ini bukti adalah kompetisinya udah sangat pragmatis seperti yang disampaikan Kiai Said. Oleh karena itu relevansi kepada UUD 1945 adalah penegakan seluruh nilai-nilai dari tujuan hidup berbangsa dan bernegara," ujar dia.

Cak Imin juga meminta agar masyarakat bijak dalam memilih pemimpin. Dia berharap tak ada yang terpengaruh dengan politik uang. "Saya sampaikan ini untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan uang, ataupun imbalan. Pilihnya berdasarkan keyakinan dan kesepangetahuan di dalam menentukan pilihan pemimpin baik legislatif maupun eksekutif," imbuhnya.