Capres-Cawapres belum final, PKS tak akui susunan Sekber versi Gerindra
Capres-Cawapres belum final, PKS tak akui susunan Sekber versi Gerindra. Suhud menegaskan susunan pengurus Sekber PKS-Gerindra secara resmi baru akan dibentuk dan dibicarakan dengan semua partai koalisi jika sudah ada kesepakatan Capres-Cawapres definitif untuk Pilpres 2019.
Direktur Pencapresan Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Pusat PKS Suhud Alynudin mengatakan susunan pengurus Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN yang disusun oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta M Taufik bukanlah susunan pengurus Sekber resmi koalisi. Suhud menyebut kabar tentang penyusunan pengurus versi M Taufik mungkin benar.
Tetapi, kata dia, sejauh ini PKS belum sampai memutuskan susunan pengurus Sekber karena belum ada keputusan final terkait pasangan Capres-Cawapres yang diusung oleh PKS-Gerindra.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
Suhud menegaskan susunan pengurus Sekber PKS-Gerindra secara resmi baru akan dibentuk dan dibicarakan dengan semua partai koalisi jika sudah ada kesepakatan Capres-Cawapres definitif untuk Pilpres 2019.
"Kami tidak ingin mendahului takdir, mengingat masih terbuka peluang perubahan konstelasi politik hingga pendaftaran Capres-Cawapres hingga bulan Agustus mendatang," ungkap Suhud dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (29/5).
PKS sendiri, papar Suhud, masih melakukan proses komunikasi politik secara terbuka dengan berbagai pihak. Komunikasi politik ini untuk menerjemahkan keputusan Majelis Syuro PKS yang mengusung sembilan nama kader PKS sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres tahun depan.
"PKS tetap konsisten untuk memperjuangkan sembilan kader menjadi kandidat capres atau cawapres pada Pemilu 2019," papar Suhud.
Baca juga:
PAN tegaskan belum gabung poros Gerindra-PKS
Matangkan koalisi dengan PAN & Demokrat, Gerindra belum putuskan Cawapres Prabowo
UU Terorisme disahkan, PKS minta teroris ditumpas sampai ke akar-akarnya
Masih 'dendam' soal LHI, Fahri tak rela PKS dukung Samad maju pilpres
Pengurus DPW PKS Sulsel diganti, loyalis Anis Matta kembali digusur?