Cegah politik uang di pilkada, Bawaslu Jatim bikin Satgas OTT
Satgas itu melibatkan Panwaslu, mahasiswa, dan warga.
Guna mengantisipasi praktik politik uang di 19 daerah menggelar Pilkada serentak di Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan (OTT). Satgas OTT ini terdiri dari Panwaslu, mahasiswa, dan masyarakat.
Dikatakan Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufiyanto, Satgas OTT ini akan ikut memantau Pilkada serentak mulai H-1 pencoblosan di masing-masing daerah.
"Mereka juga akan mengawasi TPS. Karena TPS sangat rawan pelanggaran," kata Sufiyanto usai menghadiri apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada, di Mapolda Jawa Timur, Senin (7/12).
Menurut Sufiyanto, selain saat pemungutan suara, potensi politik uang rawan terjadi saat distribusi formulir C4 dilakukan. Menurut dia, banyak kemungkinan tim sukses pasangan calon menyelipkan stiker atau ajakan memilih calon tertentu melalui panitia.
"Jadi, kalau ada yang memberi suvenir harus ditolak," ujar Sufiyanto.
"Saat ini, Bawaslu belum menemukan adanya money politics. Hanya saja, kemarin ada laporan di salah satu desa di Kabupaten Gresik. Indikasinya memang ke sana (politik uang), tapi sudah ditangani," lanjut Sufiyanto.
Di tempat sama, Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito mengatakan, tahapan Pilkada serentak sudah terlaksana 90 persen dan tinggal pelaksanaan.
"Untuk pengiriman logistik, sebelumnya petugas berkoordinasi dengan polisi dan pelabuhan. Saat ini, semua logistik sudah ada di PPK (kecamatan) dan sebagian juga sudah didistribusikan ke PPS," kata Eko.
Pada 8 Desember nanti, lanjut Eko, semua logistik sudah harus berada di PPS, termasuk wilayah terjauh di provinsi itu. Selanjutnya logistik dikirim ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
"Sampai sekarang belum ada laporan terkait kendala distribusi logistik Pilkada, dan sekarang tinggal pelaksanaan sesuai tahapan," ucap Eko.
Sedangkan masalah kerusakan surat dan kotak suara, kata Eko, sudah disortir.
"Untuk Surabaya sudah beres, termasuk Kabupaten Blitar dan Kediri. Saat diketahui ada surat suara rusak, petugas sudah melaporkan dan segera diganti dengan yang baru," ujar Eko.
Pada 9 Desember mendatang, 19 daerah di Jawa Timur menggelar Pilkada serentak. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Sidoarjo, Lamongan, Malang, Ponorogo, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Kediri, Banyuwangi, Tuban, Gresik, Jember, Blitar, dan Pacitan.
Baca juga:
Ingin memilih bupati, warga Purbalingga seberangi sungai
Wujudkan Pilkada jujur, KPU luncurkan aplikasi SITUNG
Polri: Uang palsu banyak beredar di Jabodetabek, Jateng & Lampung
Tim sukses ditahan KPK, Ratu Tatu siapkan pengacara
Calon tunggal bikin Pilkada Timor Tengah Utara tak bergairah
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.