Cegah Rakyat Terbelah, PKS Ingin Ambang Batas Presiden 5 Persen
"Fraksi PKS mengusulkan agar presidential threshold diturunkan sama dengan parliamentary threshold sehingga setiap partai yang lolos ke Senayan dapat mengajukan pasangan calon presiden-wapres," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (11/6).
PKS minta ambang batas presiden (presidential threshold) turun menjadi lima persen. Sementara ambang batas parlemen (parliamentary threshold), naik menjadi lima persen.
Sekadar informasi, dalam Pemilu 2019, ambang batas capres 20 persen suara parlemen. Sementara ambang batas parlemen 4 persen.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang ikut penjaringan bakal calon bupati di Klaten dari PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Siapa yang yakin bahwa PKB punya kekuatan di Jateng? “Bukan satu Provinsi didominasi oleh satu partai. PKB ini punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jateng. jadi kami makin optimis dalam beberapa perjalanan hari ini bahwa perubahan itu kuat sekali,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Dalam Pembahasan revisi UU Pemilu yang tengah dibahas DPR dan pemerintah, PKS mengusulkan, antara ambang batas parlemen dan presiden senada yakni lima persen.
“Fraksi PKS mengusulkan agar presidential threshold diturunkan sama dengan parliamentary threshold sehingga setiap partai yang lolos ke Senayan dapat mengajukan pasangan calon presiden-wapres,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (11/6).
Fraksi PKS, menurut Jazuli, mengusulkan hal tersebut agar tiap partai yang lolos dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, PKS menilai rakyat memiliki banyak pilihan calon berkualitas.
“Argumentasinya Fraksi PKS ingin menyajikan lebih banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi rakyat, mereka bisa saling berkontestasi dan adu gagasan hingga terpilih yang terbaik menurut rakyat,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Jazuli, dengan banyaknya calon maka mencegah polarisasi dan perpecahan di masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.
“Semakin banyak calon yang maju otomatis mencegah terjadinya keterbelahan dan perpecahan di masyarakat seperti Pemilu 2019 lalu. Melalui desain ini kita berharap minimal ada 3 pasangan calon dan tidak terjadi polarisasi karena hanya ada 2 pasang calon,” jelasnya.
Selain itu, PKS juga meminta agar Parliamentary Threshold DPR 5 persen. Jazuli menyebut PKS berkomitmen pada upaya penyederhanaan partai politik dan sistem kepartaian.
“Dengan demikian masyarakat dan parpol tidak ada yang merasa dipasung dan dimatikan paksa hak-hak politik dan aspirasinya. Itulah pentingnya penyederhanaan secara gradual. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengusulkan PT 5 persen, naik 1 persen dari pemilu yang lalu,” ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)